Pekanbaru, Riausidik.com - Meski baru dikerjakan tahun 2023 lalu, proyek Slab On Pile dan Beton Fc 30 melalui Kementerian PUPR, Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Riau, Satker PJN I Riau, yang dimenangkan PT. Doni Putra Pratama berafiliasi dengan PT. Riau Mas Bersaudara (RMB), kini kondisinya turun dan patah. Ironisnya, Menteri PUPR membuat paket baru untuk menutupi boroknya.

"Paket proyek Slab On Pile dan Beton Fc 30 tahun 2023 diatas pekerjaannya gagal konstruksi. Publik kurang faham soal ini. Mestinya kontraktor pelaksana bertanggungjawab terhadap kerusakan yang terjadi. Tetapi yang terjadi berbeda. Untuk menghilangkan borok-borok pejabat terkait, dibuatkan lagi kontrak baru atau dikerjakan oleh kontraktor berikutnya yakni PT Pabana tahun 2024, dengan lelang siluman e-katalog, anggaran baru," kata Ketua Tim Investigasi Aliansi Peduli Infrastruktur Nasional (APINAS), Andikan B, kepada media ini, Selasa (15/10/2024) pagi di Pekanbaru.

Sejumlah aktifis di Provinsi Riau menuding Kementerian PUPR Pusat punya andil dalam pelaksanaan proyek nasional di Provisi Riau sehingga sulit untuk menyelamatkan uang negara.

"Ini semua dibidangi oleh Kasi. KPIJ BPJN Riau di daerah, disinilah yang menyebabkan banyaknya kebocoran anggaran, yang mana Kementerian PUPR Pusat hanya menerima laporan, alias asal bapak senang, tanpa memeriksa secara detail kesesuaian pengimplementasian anggaran tersebut," kata Andika B.

"Kasi KPIJ di BPJN Riau ini semestinya sudah dimutasi atau di nonaktifkan yang yang bersangkutan sudah begitu lama menduduki jabatan tersebut. Untuk itu meminta kepada Menteri PUPR untuk menggantikan pejabat tersebut, karena membuat anggaran banyak kebocoran, tidak sesuai dengan hasilnya," pinta Andika B.

Dari pemantauan Tim Lsm dan Media, pekerjaan tahun 2023 itu berlokasi di Rantau Berangin-Batas Sumbar, yakni bahu jalan sebelah kiri, turun dan patah, kemudian timbunan juga jauh turun dari permukaan jalan lintas. Namun pada tahun 2024 kementerian PUPR kembali menganggarkan paket yang sama.

Proyek dengan sistem e-katalog itu, ditangani oleh PPK 1.4 yang dulu dijabat oleh Syamsurizal dan saat ini digantikan oleh Afdirman Jufri alias Adi.

Untuk diketahui publik, proyek dengan sistem e-katalog ini, rentan dengan permainan, beda dengan pelelangan pada umumnya. sistem e-katalog ini kebijakan Satker nya menunjuk pemenang lelangnya. bukan berdasarkan kemampuan rekanan melainkan berdasarkan kedekatan person.

Menanggapi kasus proyek tersebut diatas, Ketua Tim Investigasi Aliansi Peduli Infrastruktur Nasional (APINAS), Andikan B menyebutkan turut prihatin.

"Analisa kita terjadinya penurunan dan patah, diduga kuat gagal konstruksi dan lemahnya pengawasan. Indikasi kuat adanya penyimpangan. Ironisnya menteri PUPR bukan tegas meminta tanggungjawab rekanannya, malah membuat paket baru tanpa ada kejelasan. Untuk itu Minggu depan kita laporkan proyek tersebut ke Reskrimsus Polda Riau," tegas Andika B.

Upaya konfirmasi media ini kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, MT, Rabu (16/10/2024) jelang siang, via layanan WhatsApp belum bisa memberi keterangan. Demikian halnya ketika dikonfirmasi kepada Satker PJN I Riau Mainila Yanti, ST, MT, meski tanda masuk di WhatsApp, namun belum ada jawaban dari yang ebrsangkutan.

Media Layangkan Surat Konfirmasi ke Menteri PUPR
Menyikapi sikap para pejabat kementerian PUPR baik di BPJN Riau dan Satker PJN II Riau, akhirnya media ini melayangkan surat konfirmasi ke Menteri PUPR Pusat, nomor surat : 0100.K/M-CIBER/Red-RSC/X/2024, tertanggal 09 Oktober 2024, perihal : Konfirmasi/Klarifikasi Dugaan Kuat Proyek Gagal Konstruksi, tembusan kepada sejumlah lembaga dan kementerian lainnya, salah satunya BPK RI di Jakarta. ***

Editor: Wenny