PT Peputra Supra Jaya gagal dieksekusi jaksa dan pihak pengadilan beberapa hari lalu. Padahal, perusahaan sawit itu telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.">
   
Minggu, 23 Februari 2020
  Polisi segera Gelar Perkara Kasus Siwi Widi Purwanti | Jokowi Instruksikan Gubernur dan Kapolda Riau Selesaikan Konflik Lahan Gondai | | Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial | Gubri Syamsuar Tanggapapi Kasus 3 Proyek PLTS | KPK Panggil Empat Pegawai Waskita Karya
 
 
Sabtu, 22/02/2020 - 08:43:19 WIB
Polisi segera Gelar Perkara Kasus Siwi Widi Purwanti
Sabtu, 22/02/2020 - 08:38:29 WIB
Jokowi Instruksikan Gubernur dan Kapolda Riau Selesaikan Konflik Lahan Gondai
Sabtu, 22/02/2020 - 08:37:08 WIB

Sabtu, 22/02/2020 - 08:32:32 WIB
Seluas 73,6 Ribu Hektar di Riau
Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial
Sabtu, 22/02/2020 - 08:24:12 WIB
Melalui Dinas ESDM Provinsi Riau
Gubri Syamsuar Tanggapapi Kasus 3 Proyek PLTS
Jumat, 21/02/2020 - 11:27:03 WIB
Sebagai Saksi Kasus Proyek Fiktif
KPK Panggil Empat Pegawai Waskita Karya
Jumat, 21/02/2020 - 11:16:22 WIB
Presiden Tinjau dan Resmikan Rehabilitasi Madrasah di Pekanbaru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
 
Nasional
Kasus PT Peputra Supra Jaya Kuasai Hutan Negara
Aktifis Desak Kejari Pelawan Eksekusi Tersangka

Nasional - Laporan: Tim - Selasa, 21/01/2020 - 13:50:51 WIB
aktivis lingkungan Ir. Ganda Mora. M.Si dari Barisan  Relawan Jaringan Perubahan ( BARA-JP).
Pekanbaru, Riausidik.com - PT Peputra Supra Jaya gagal dieksekusi jaksa dan pihak pengadilan beberapa hari lalu. Padahal, perusahaan sawit itu telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

Persoalan gugatan pidana khusus yang dilakukan oleh PT NWR harus lebih mengutamakan kasus pidana yaitu menangkap dan menahan direktur perusahaan bernama Sudiono, yang bertanggung jawab atas penguasaan, pengusahaan dan merusak kawasan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit,.

"Tidak lebih fokus terhadap eksekusi lahan namun fokus kepada pidana bukan perdata nya, Sealin itu kita menyayangkan pihak PT PSJ yang mengkambing hitamkan masyarakat melalui koperasi seakan perusahaan berlindung dibalik KUD, sehingga masyarakat terseret seret masalah hukum, dan terjadi konflik kepentingan antara dua perusahaan yaitu PT NWR dan PSJ, kata Ganda Mora.

Dikatakannya, kita mendorong agar lebih fokus ke pidana yaitu pelanggaran pidana khusus sesuai dengan gugatan PT. NWR, masalah masyarakat atau petani harus ada investigasi mendalam terkait keanggotaan KUD apakah masyarakat persukuan atau jangan jangan karyawan, sebab bila memang benar merupakan masyarakat Tempatan atau persukuan, sebelumnya pihak PT PSJ memperoleh izin HGU seluas  5000 Ha, dan melakukan kerjasama dengan Masyarakat yang menguasai tanah Ulayat, namun pada realisasinya pihak perusahaan membangun kebun seluas 5000 Ha tersebut untuk peruntukan perusahaan, kemudian terkait lahan plasma untuk masyarakat PT. PSJ justru membangun kebun pola kemitraan di kawasan hutan produksi terbatas yang merupakan konsesi HPHTI PT. NWR, sehingga pihak PT PSJ ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung secara sah melanggar pidana khusus perusakan dan alih Fungsi Hutan.

Dengan putusan tersebut maka secara pidana menetapkan Sudiono secara sah melanggar pidana khusus, maka seharusnya pihak kejaksaan negeri Pelalawan harus segera mengeksekusi Sudiono terlebih dahulu lalu kemudian  melangkah lebih lanjut eksekutif terhadap objek perkaranya. Demikian di sampaikan aktivis lingkungan Ir. Ganda Mora. M.Si dari Barisan  Relawan Jaringan Perubahan ( BARA-JP) selain alih fungsi hutan pihak PT.PSJ juga telah merugikan negara terkait penebangan dan penggunaan kayu tegakan diatas lahan 3320 Ha yaitu pembayaran PSD/DR yang seharusnya disetor kepada negara,namun akibat menebang secara ilegal maka pembayaran tidak dilakukan dan merugikan negara sambung Ganda Mora yang juga direktur lembaga Independen Pembawa Suara Korupsi Kriminal ekonomi ( IPSPK3-RI).

Untuk itu, dia kembali meminta agar putusan MA dapat dilaksanakan secepat mungkin dan menjadi contoh nyata serta tegas dalam penegakan hukum pelanggaran lingkungan di Riau.

Sebelumnya eksekusi lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang berada di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan batal karena dihalangi oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra naan PT PSJ.

Informasi yang dihimpun, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ itu telah melakukan aksi penolakan eksekusi lahan sejak hari Minggu (12/1) malam dengan cara memasang spanduk penolakan eksekusi, selain itu masyarakat juga menginap di lokasi lahan yang akan di eksekusi.

Eksekusi lahan PT PSJ seluas 3.323 hektare itu seharusnya dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Kehutanan, Polres Pelalawan, dan instansi terkait lainnya pada hari Senin (13/1) tertunda karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku dari kelompok tani tersebut.

Dengan alasan untuk menghindari terjadinya keributan antara petugas dan masyarakat yang berada di lokasi dan direncanakan akan dilakukan mediasi pada hari Jumat (17/1) mendatang di Mapolres Pelalawan.

Menanggapi hal tersebut, Ahli hukum pidana Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH mengatakan, seharusnya aksi penolakan eksekusi tidak terjadi, karena eksekusi tersebut adalah hal yang harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dimana eksekusi lahan ilegal milik PT PSJ itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas gugatan PT NWR.

"Kan sudah jelas putusannya itu hal yang legal kenapa masyarakat mengintervensi putusan tersebut. Seharusnya negara jangan mau kalah dari orang-orang yg tidak taat pada putusan pengadilan. Saya pikir PSJ mestinya mengedukasi masyarakat yg berkonflik untuk menyelesaikan persoalan itu secara hukum, bukannya malah memancing masyarakat untuk terlibat dalam keributan yang seharusnya tidak perlu dilakukan," terang Nurul Huda.

Selanjutnya Nurul Huda menegaskan, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik, karena Indonesia adalah negara hukum maka sudah selayaknya masyarakat patuh dan tunduklpada mekanisme hukum yang telah ada, jika hal itu terus berlanjut maka akan ada konsekwensi hukum yang harus diterima bagi orang yang tidak taat hukum.

"Jangan lupa ada ancaman pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi eksekusi putusan pengadilan, itu bisa dipenjara satu tahun atau empat bulan, hal ini tertuang dalam pasal 212 atau 216 KUHPidana," tutup Dosen Pascasarjana UIR itu. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved