Jum'at, 24 Januari 2020
  Bupati: Pengelola Harus Transparan dan Tertib Administrasi | Kadis PUPR Rohul Anton Beda Pendapat dengan Rekanan | Polri Gagalkan Penyelundupan Seperempat Ton Ganja | Polisi Tangkap Dua Warga Pemilik Sabu-sabu di Abepura | Berikut Alasan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun | Polda Jambi Siagakan Pasukan 350 Personel
 
 
Kamis, 23/01/2020 - 10:56:14 WIB
Dana BUMdes Harus Dievaluasi
Bupati: Pengelola Harus Transparan dan Tertib Administrasi
Kamis, 23/01/2020 - 10:51:28 WIB
Kasus Proyek Jembatan Jembatan Sei. Pelanduk
Kadis PUPR Rohul Anton Beda Pendapat dengan Rekanan
Kamis, 23/01/2020 - 10:08:09 WIB
Lewat dengan Menggunakan Truk Durian
Polri Gagalkan Penyelundupan Seperempat Ton Ganja
Kamis, 23/01/2020 - 10:04:57 WIB
Polisi Tangkap Dua Warga Pemilik Sabu-sabu di Abepura
Kamis, 23/01/2020 - 10:02:03 WIB
Ajukan Grasi kepada Presiden
Berikut Alasan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun
Kamis, 23/01/2020 - 09:57:04 WIB
Memasuki Perayaan Imlek
Polda Jambi Siagakan Pasukan 350 Personel
Selasa, 21/01/2020 - 13:50:51 WIB
Kasus PT Peputra Supra Jaya Kuasai Hutan Negara
Aktifis Desak Kejari Pelawan Eksekusi Tersangka
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
 
Pemprov Riau
Proyek Turap 2018 Senilai Rp2.2 M Roboh
Lsm Gerhana Minggu Ini Laporkan Pihak Terkait ke Polda Riau

Pemprov Riau - Laporan: Tim - Selasa, 14/01/2020 - 14:22:33 WIB
Turap pengendali banjir Sungai Rokan melalui BWS Sumatera III Riau, dikerjakan PT ABS rekanan pada tahun 2018, proyeknya ambruk. [Foto; Istimewah]
Pekanbaru, Riausidik.com - Memasuki awal tahun 2020, ambruknya proyek Turap Pengendali Banjir Sungai Rokan di Kelurahan Ujungbatu, Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, sejak 2018 silang, sejumlah kalangan menyebut tidak bisa didiamkan begitu saja. Lsm minggu ini melaporkan kasus tersebut ke Polda Riau.

"Iya, minggu ini kita laporkan pihak terkait ke Polda Riau. Keyakinan kami ada kejanggalan besar dalam pelaksanaan proyek tersebut, ini juga guna mendapatkan kepastian hukum," kata Ketua Harian Lsm Gerhana (Gerakan Himpunan Anak Nusantara), Ir. Tommy FM, S.Kom, SH., di Pekanbaru, Selasa (14/1/2020) pagi.

Aktifis yang juga praktisi Hukum ini menyebutkan, sejumlah data yang dihimpun menjadi dasar layak lapor proyek dibawah kendali Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Riau tahun 2018 silam itu.

"Ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Dari data yang kita himpun dan hasil investigasi Tim beberapa waktu lalu, proyek tersebut sejumlah aitem pekerjan tidak layak bayar seratus persen, namun tetap di PHO kan. Ini harus dipertanggungjawabkan," tegas Tommy.

Masih menurutnya, akibat kelalaian dari penyelenggaran, saat ini banyak yang dirugikan, masyarakat terutama.

"Apa ini dibiarkan, semua pihak terkait harus bertanggungjawab. Disisi lain, bisa dicek, di wilayah riau banyak pekerjaan yang sama bahkan medannya lebih rumit dari yang diatas, namun tidak terjadi hal semacam ini (red), karena kontruksi diterapkan secara baik dan benar disertai pengawasan yang ketat," jelas Tommy lagi.

Ditambahkannya, analisa Lsm Gerhaan dari titik kerusakan/ambruknya proyek turap diatas, menurutnya kegagalan kontruksi dasar. "Dasar pembayaran apa,?. Ini sangat fatal," tegas Tommy.

Tanggapi TP4D
Setiap paket pekerjaan proyek didampingi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejati Riau. Menurut Tommy, itu bukan jaminan. "Apa itu sudah dijamin, banyak juga kasus oknum TP4D itu yang terungkap. kita bicara fakta saja. Minggu ini sejalan dengan laporan, kita surati juga BPK RI, untuk audit investigasi, ajak Tommy.

Untuk diketahui, Proyek turap diatas menghabiskan anggaran APBN senilai Rp2.2 milyar lebih melalui Kementerian PUPR, Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Riau, yang dikerjakan PT ABS sebagai rekanan pada tahun 2018.

Disampaikannnya, Pasal 1 ayat UU No 28 tahun 1999, Ketika seorang penyelenggara negara (dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah) membiarkan terjadinya korupsi di instansi yang dipimpinnya, maka dia telah mengesampingkan penyelenggaraan negara yang bersih yaitu penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
 
Lebih jauh, penyelenggara negara tersebut dapat dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dengan membiarkan dilakukannya korupsi pada instansi yang dipimpinnya dan dapat dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

Upaya konfirmsi Riausidik.com kepada Riski yang disebut-sebut sebagai Direktur PT ABS (perusahaan pelaksana), namun hingga turunnya berita ini belum berhasil, telepon yang dihubungi tidak aktif. ***

Editor: Wenny
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved