Jum'at, 24 Januari 2020
  Bupati: Pengelola Harus Transparan dan Tertib Administrasi | Kadis PUPR Rohul Anton Beda Pendapat dengan Rekanan | Polri Gagalkan Penyelundupan Seperempat Ton Ganja | Polisi Tangkap Dua Warga Pemilik Sabu-sabu di Abepura | Berikut Alasan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun | Polda Jambi Siagakan Pasukan 350 Personel
 
 
Kamis, 23/01/2020 - 10:56:14 WIB
Dana BUMdes Harus Dievaluasi
Bupati: Pengelola Harus Transparan dan Tertib Administrasi
Kamis, 23/01/2020 - 10:51:28 WIB
Kasus Proyek Jembatan Jembatan Sei. Pelanduk
Kadis PUPR Rohul Anton Beda Pendapat dengan Rekanan
Kamis, 23/01/2020 - 10:08:09 WIB
Lewat dengan Menggunakan Truk Durian
Polri Gagalkan Penyelundupan Seperempat Ton Ganja
Kamis, 23/01/2020 - 10:04:57 WIB
Polisi Tangkap Dua Warga Pemilik Sabu-sabu di Abepura
Kamis, 23/01/2020 - 10:02:03 WIB
Ajukan Grasi kepada Presiden
Berikut Alasan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun
Kamis, 23/01/2020 - 09:57:04 WIB
Memasuki Perayaan Imlek
Polda Jambi Siagakan Pasukan 350 Personel
Selasa, 21/01/2020 - 13:50:51 WIB
Kasus PT Peputra Supra Jaya Kuasai Hutan Negara
Aktifis Desak Kejari Pelawan Eksekusi Tersangka
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
 
Hukum
Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK

Hukum - fr/ant/mn - Rabu, 11/12/2019 - 10:41:23 WIB
Presiden Joko Widodo usai peresmian Tol JORR 2 Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019). (ANTARA/Bayu Prasetyo)
Jakarta, Riausidik.com - Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK namun belum mengumumkannya. "Sudah (final), tapi belum (diumumkan)," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya soal nama Dewan Pengawas dan waktu pengumumannya.

Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia".

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan mantan pimpinan KPK juga masuk dalam daftar calon Dewan Pengawas KPK.

"Ya mantan pimpinan masuk dalam "list" nama-nama," kata Pratikno pada 2 Desember 2019.

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang Dewan Pengawas dengan tugas antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.

Berdasarkan pasal 69 D UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, disebutkan "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah".

Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved