Rabu, 19 Februari 2020
  Ini Pesan Gubernur Untuk Plt Bupati Bengkalis | Ini Pesan Gubernur Untuk Plt Bupati Bengkalis | Penyidik Kejagung Periksa 38 Saksi | KPK Panggil Direktur Waskita Beton Precast Kasus Subkontraktor Fiktif | Lsm Minggu Depan Laporkan 3 Proyek PLTS ke Polda Riau | Lsm: Kalam Kudus Sandang Akreditasi A, Tidak Layak
 
 
Selasa, 18/02/2020 - 12:22:21 WIB
Status Tersangka, Muhammad Pimpin Negeri Junjungan
Ini Pesan Gubernur Untuk Plt Bupati Bengkalis
Selasa, 18/02/2020 - 12:19:44 WIB
Status Tersangka, Muhammad Pimpin Negeri Junjungan
Ini Pesan Gubernur Untuk Plt Bupati Bengkalis
Selasa, 18/02/2020 - 12:09:34 WIB
Kasus Korupsi Jiwasraya
Penyidik Kejagung Periksa 38 Saksi
Selasa, 18/02/2020 - 12:04:34 WIB
KPK Panggil Direktur Waskita Beton Precast Kasus Subkontraktor Fiktif
Selasa, 18/02/2020 - 11:45:06 WIB
Ditemukan Sejumlah Dugaan Penyimpangan
Lsm Minggu Depan Laporkan 3 Proyek PLTS ke Polda Riau
Senin, 17/02/2020 - 15:31:34 WIB
Kadisnaker Sebut YKKI Kalam Kudus Harus Penuhi Hak Tenaga Kerja
Lsm: Kalam Kudus Sandang Akreditasi A, Tidak Layak
Senin, 17/02/2020 - 13:32:42 WIB
BNN Gagalkan Penyeludupan 33 Kg Sabu Asal Malaysia
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
 
Nasional
Dalam Pemberantasan Hoaks
Menkominfo Tidak Akan Tebang Pilih

Nasional - af/ant/mn - Selasa, 05/11/2019 - 22:56:32 WIB
Ilustrasi. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam pemberantasan berita bohong (hoaks).

Ia juga berkomitmen tak akan memberi ruang hoaks berkembang di Indonesia karena berita bohong itu buruk buat bangsa.

"Kita harapkan adanya negara itu untuk kepentingan masyarakat. Bukan suka atau tidak suka acuannya itu. Acuannya itu tergantung pada substansinya dan mekanismenya. Hoaks itu buruk," ujar Johnny kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan kalau hoaks itu ada karena adanya kepentingan-kepentingan yang dibuat oleh pendengung (buzzer) pemerintah, nonpemerintah, serta pelaku industri.

"Eksistensinya ada Pak. Nah, pertanyaannya kalau ada buzzer, ada hoaks, ini seberapa kuat korelasinya? "Kan kita tahu. Ini timbal balik saja begitu, kan?" kata Sukamta di Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.

Menurut Sukamta, sebagai suatu entitas politik, jika ada buzzer pemerintah, di luar pemerintah juga akan ada buzzer.

Selain itu, menilik fenomena hoaks, Sukamta juga melihat adanya kemungkinan konten hoaks itu juga melibatkan industri.

"Orang membuat konten hoaks itu sebagai bisnis. Tempat memperbanyak lalu lintas (traffic). Mungkin ini melibatkan industri telekomunikasi tetapi juga melibatkan industri yang lain," kata Sukamta.

Ia mengatakan bahwa persebaran konten hoaks sudah dimulai sejak dahulu. Meski dahulu bentuknya adalah teks saja, tetapi traffic-nya sudah banyak. Apalagi sekarang yang berbentuk foto maupun video, tentu traffic-nya akan menjadi lebih besar.

"Jadi, yang mau diberantas ini yang mana, Pak? Salah satu (buzzer), kedua-duanya, atau semuanya?" kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu kepada Menkominfo dalam rapat kerja yang berlangsung Selasa sore.

Ia mengutip pernyataan seorang anggota Komisi I DPR RI kalau hoaks itu adalah troll factory. Maka, negara harus bergerak lebih cepat supaya jangan sampai kalah dalam menghadapi itu.

"Kalau cara menghadapi itu manual, kalau ada hoaks di-take down. Kalau muncul lagi, di-take down lagi, mau sampai kapan jika caranya analog seperti itu? "Kan sekarang katanya industri 4.0, industri digital," sindir Sukamta.
‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč
Ia menambahkan menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan kalau Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Nah, peraturan pemerintah tentang ini selama 5 tahun masih belum ada Pak (Menteri). Ini jadi pekerjaan rumah yang besar. Makanya, diharapkan dengan menteri baru, semangat baru. Cara kerjanya juga lebih baru, lebih baik, lebih cerdas, dan mudah-mudahan kerja sama dengan Komisi I makin kuat," kata Sukamta. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved