Setelah mengumumkan tersangka beberapa bulan lalu, kini giliran mantan Bupati Kampar Jefri Noer,  Kamis, 5 September 2019 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK Febri D">
   
Kamis, 19 09 2019
  Yasonna: Indonesia Kini Memiliki Hukum Pidana Sendiri | Jokowi: Penjegahan Karhutla, Kita Lalai Lagi | Presiden Jokowi Tiba di Pekanbaru | Ketua KPK Lantik Cahya H Harefa sebagai Sekjend KPK | Jokowi: Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum | Pemerintah Kerahkan 50 Helikopter Untuk Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
 
 
Kamis, 19/09/2019 - 03:53:19 WIB
RUU KUHP Dibahas Selama 4 Tahun
Yasonna: Indonesia Kini Memiliki Hukum Pidana Sendiri
Senin, 16/09/2019 - 17:12:08 WIB
Presiden Pimpin Retas Malam Hari di Pekanabru
Jokowi: Penjegahan Karhutla, Kita Lalai Lagi
Senin, 16/09/2019 - 12:47:22 WIB
Tengah Kabut Asap Kebakaran Hutan
Presiden Jokowi Tiba di Pekanbaru
Senin, 16/09/2019 - 06:03:09 WIB
Ketua KPK Lantik Cahya H Harefa sebagai Sekjend KPK
Senin, 16/09/2019 - 04:10:07 WIB
Presiden Setujui Dewan Pengawas KPK
Jokowi: Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum
Senin, 16/09/2019 - 03:52:24 WIB
Pemerintah Kerahkan 50 Helikopter Untuk Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
Sabtu, 14/09/2019 - 01:37:54 WIB
Ditemukan Sejumlah Indikasi Penyimpangan
Lsm Minggu Depan Laporkan Proyek Polsek Sikijang di Kejati Riau
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Hukum
KPK Periksa Mantan Bupati Kampar Jefry Noer

Hukum - Mn/hj - Jumat, 06/09/2019 - 05:34:27 WIB

Pekanbaru, Riausidik.com - Setelah mengumumkan tersangka beberapa bulan lalu, kini giliran mantan Bupati Kampar Jefri Noer,  Kamis, 5 September 2019 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terkait‎ pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Water Front City, proyek multi years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015-2016.

Febri menjelaskan, penyidik memeriksa saksi atas nama Jefry Noer, atas kapasitasnya selaku Bupati Kabupaten Kampar periode tahun 2011 sampai 2016. "Ini berhubungan untuk tersangka AN," sebutnya.

Untuk diketahui, berapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tersangka dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jembatan Water Front City (WFC) tahun anggaran 2015-2016 di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Ini disiarkan secara langsung oleh KPK melalui media sosial Twitter, dengan akunnya yang bernama @KPK_RI. 

Dalam siaran langsungnya, rilis penetapan tersangka itu dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Juru Bicara Febri Diansyah pada, Kamis (14/3) lalu.

“Dalam proses penyidikan, KPK menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah AND (Adnan) dan IKT (I Ketut Suarbawa),” ucap Saut. 

Adnan dalam proyek tersebut merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar. Sedangkan I Ketut Suarbawa, merupakan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I.

“Para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,” terangnya.

Oleh KPK, kedua tersangka dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39,2 miliar,” pungkasnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved