Setelah mengumumkan tersangka beberapa bulan lalu, kini giliran mantan Bupati Kampar Jefri Noer,  Kamis, 5 September 2019 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK Febri D">
   
Jum'at, 24 Januari 2020
  Bupati: Pengelola Harus Transparan dan Tertib Administrasi | Kadis PUPR Rohul Anton Beda Pendapat dengan Rekanan | Polri Gagalkan Penyelundupan Seperempat Ton Ganja | Polisi Tangkap Dua Warga Pemilik Sabu-sabu di Abepura | Berikut Alasan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun | Polda Jambi Siagakan Pasukan 350 Personel
 
 
Kamis, 23/01/2020 - 10:56:14 WIB
Dana BUMdes Harus Dievaluasi
Bupati: Pengelola Harus Transparan dan Tertib Administrasi
Kamis, 23/01/2020 - 10:51:28 WIB
Kasus Proyek Jembatan Jembatan Sei. Pelanduk
Kadis PUPR Rohul Anton Beda Pendapat dengan Rekanan
Kamis, 23/01/2020 - 10:08:09 WIB
Lewat dengan Menggunakan Truk Durian
Polri Gagalkan Penyelundupan Seperempat Ton Ganja
Kamis, 23/01/2020 - 10:04:57 WIB
Polisi Tangkap Dua Warga Pemilik Sabu-sabu di Abepura
Kamis, 23/01/2020 - 10:02:03 WIB
Ajukan Grasi kepada Presiden
Berikut Alasan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun
Kamis, 23/01/2020 - 09:57:04 WIB
Memasuki Perayaan Imlek
Polda Jambi Siagakan Pasukan 350 Personel
Selasa, 21/01/2020 - 13:50:51 WIB
Kasus PT Peputra Supra Jaya Kuasai Hutan Negara
Aktifis Desak Kejari Pelawan Eksekusi Tersangka
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Rabu, 24/10/2018 - 10:45:09 WIB
Selamat dari Gempa Palu
Atlet Paralayang Singapura Tewas di India saat Beraksi
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
 
Hukum
KPK Periksa Mantan Bupati Kampar Jefry Noer

Hukum - Mn/hj - Jumat, 06/09/2019 - 05:34:27 WIB

Pekanbaru, Riausidik.com - Setelah mengumumkan tersangka beberapa bulan lalu, kini giliran mantan Bupati Kampar Jefri Noer,  Kamis, 5 September 2019 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terkait‎ pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Water Front City, proyek multi years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015-2016.

Febri menjelaskan, penyidik memeriksa saksi atas nama Jefry Noer, atas kapasitasnya selaku Bupati Kabupaten Kampar periode tahun 2011 sampai 2016. "Ini berhubungan untuk tersangka AN," sebutnya.

Untuk diketahui, berapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tersangka dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jembatan Water Front City (WFC) tahun anggaran 2015-2016 di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Ini disiarkan secara langsung oleh KPK melalui media sosial Twitter, dengan akunnya yang bernama @KPK_RI. 

Dalam siaran langsungnya, rilis penetapan tersangka itu dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Juru Bicara Febri Diansyah pada, Kamis (14/3) lalu.

“Dalam proses penyidikan, KPK menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah AND (Adnan) dan IKT (I Ketut Suarbawa),” ucap Saut. 

Adnan dalam proyek tersebut merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar. Sedangkan I Ketut Suarbawa, merupakan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I.

“Para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,” terangnya.

Oleh KPK, kedua tersangka dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39,2 miliar,” pungkasnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved