Kamis, 19 09 2019
  Yasonna: Indonesia Kini Memiliki Hukum Pidana Sendiri | Jokowi: Penjegahan Karhutla, Kita Lalai Lagi | Presiden Jokowi Tiba di Pekanbaru | Ketua KPK Lantik Cahya H Harefa sebagai Sekjend KPK | Jokowi: Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum | Pemerintah Kerahkan 50 Helikopter Untuk Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
 
 
Kamis, 19/09/2019 - 03:53:19 WIB
RUU KUHP Dibahas Selama 4 Tahun
Yasonna: Indonesia Kini Memiliki Hukum Pidana Sendiri
Senin, 16/09/2019 - 17:12:08 WIB
Presiden Pimpin Retas Malam Hari di Pekanabru
Jokowi: Penjegahan Karhutla, Kita Lalai Lagi
Senin, 16/09/2019 - 12:47:22 WIB
Tengah Kabut Asap Kebakaran Hutan
Presiden Jokowi Tiba di Pekanbaru
Senin, 16/09/2019 - 06:03:09 WIB
Ketua KPK Lantik Cahya H Harefa sebagai Sekjend KPK
Senin, 16/09/2019 - 04:10:07 WIB
Presiden Setujui Dewan Pengawas KPK
Jokowi: Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum
Senin, 16/09/2019 - 03:52:24 WIB
Pemerintah Kerahkan 50 Helikopter Untuk Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
Sabtu, 14/09/2019 - 01:37:54 WIB
Ditemukan Sejumlah Indikasi Penyimpangan
Lsm Minggu Depan Laporkan Proyek Polsek Sikijang di Kejati Riau
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Budaya
Pengamat intelijen: Kemenag kunci berantas paham radikal

Budaya - antrc/mn - Jumat, 23/08/2019 - 13:23:30 WIB
Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta (ketiga dari kiri) dalam diskusi di Jakarta, Kamis malam. (Rangga Pandu Asmara Jingga)
Jakarta, Riausidik.com - Pengamat intelijen dan keamanan negara Stanislaus Riyanta mengatakan Kementerian Agama merupakan kunci pemerintah dalam mengantisipasi sekaligus memberantas berkembangnya paham radikal.

"Pemerintah punya kunci di Kominfo dan Kemenag. Kemenag jangan hanya mengurusi naik haji saja, Kemenag harus tegas terkait ajaran menyimpang," kata Stanislaus dalam diskusi bertajuk Mengembangkan Patriotisme di Kisaran Bahaya Laten Khilafah di Jakarta, Kamis malam.

Dia mengatakan di sisi lan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memegang peran penting dalam bertindak tegas melalui pemblokiran setiap situs internet yang mengandung ajaran radikal.

Dia meyakini pemerintahan Jokowi akan semakin tegas terhadap kelompok radikal di periode kedua nanti. Ketegasan pemerintah itu, menurut dia, akan selalu dibenturkan isu pemerintah memusuhi Islam.

Oleh karenanya dia mengatakan seluruh masyarakat Indonesia harus memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah.

"Ketegasan pemerintah harus kita dukung. Jangan pemerintah di-bully kita diam saja," jelas dia.

Lebih jauh dia meminta Presiden Jokowi selektif dalam memilih menteri sekaligus pimpinan BUMN kelak, agar kementerian dan lembaga tinggi negara khususnya instansi BUMN tidak disusupi orang-orang berpaham radikal. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved