Sabtu, 14 Desember 2019
  KPK Panggil 7 Saksi Penyidikan Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda | Mahfud MD Temui Kapolri Bahas Kesiapan Pengamanan Operasi Lilin | Jokowi: Murni Kompetisi Bukan Penunjukan | Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK | KPK Geledah Kantor BPR Indramayu | DPC PDIP Kampar Gelar Rapat Rutin
 
 
Kamis, 12/12/2019 - 15:39:44 WIB
KPK Panggil 7 Saksi Penyidikan Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda
Kamis, 12/12/2019 - 15:35:02 WIB
Mahfud MD Temui Kapolri Bahas Kesiapan Pengamanan Operasi Lilin
Kamis, 12/12/2019 - 15:27:55 WIB
Soal Pencalonan Gibran
Jokowi: Murni Kompetisi Bukan Penunjukan
Rabu, 11/12/2019 - 10:41:23 WIB
Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK
Rabu, 11/12/2019 - 10:34:33 WIB
KPK Geledah Kantor BPR Indramayu
Rabu, 11/12/2019 - 09:57:04 WIB
Bersama Pimpinan Anak Cabang
DPC PDIP Kampar Gelar Rapat Rutin
Rabu, 11/12/2019 - 09:38:30 WIB
Tidak Gubris Perintah Walikota
Lsm: Siapa Walikota Pekanbaru, Edward atau Firdaus?
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Pemprov Riau
Terhadap Morlan S Berstatus Terpidana
Polres Kampar Keluarkan SKCK, Kok Bisa?

Pemprov Riau - relis - Selasa, 13/08/2019 - 19:47:30 WIB
Mapolres Kampar, Bangkinang. [nt]
Pekanbaru, Riausidik.com - Kapolres Kampar kecolongan, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Morlan Simanjuntak narapidana kasus pencurian besi 2,8 ton di eks Pertiwi Kabupaten Siak, keluar. Sementara Morlan kini di titipkan kejari Siak di di Rutan Kelas II B Siak  di Rumbai.

Terkuaknya SKCK Morlan Simanjuntak ini , berawal dari Pileg pada bulan April lalu, dimana Morlan yang ikut bertarung di pileg dari Dapil 5, Siak Hulu- Pantai Raja yang diusung PDI Perjuangan.

Kepiyawaian Morlan mampu meloloskan dirinya mendapat SKCK dari Polres Kampar yang merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi caleg  di pemilihan legislative (pileg) pada bulan April lalu . Sementara penerbitan SKCK dari pihak kepolisian berdasarkan data atau informasi tentang ada tidaknya kasus kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh pemohon.

Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH , ketika dihubungi Bidikonline via ponselnya terkait SKCK yang dikeluarkan Polres Kampar terhadap narapidana Morlan Simanjuntak, dengan singkat menjawab, masalah ini akan dicek segera , jelasnya Kapolres Kampar.

Mencuatnya kasus Morlan Simanjuntak ini berawal dari hasil keputusan banding dari PT (Pengadilan Tinggi) Pekanbaru No: 186/PID.B/2014/PT.PBR, memutuskan  ke tiga terdakwa masing-masing terdakwa I. ALFIAN, terdakwa II. RAMOT MANALU dan terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK masing-masing dijatuhi pidana penjara  8 (delapan bulan) dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalanai para terdakwa.

Diperkuat Putusan Mahkamah Agung RI No : 424 K / PID / 2016, menolak kasasi yang diajukan para terdakwa. Sisa hukuman lima bulan lebih yang seharusnya dijalani para terpidana ternyata tidak dijalani terpidana bebas melenggang menghirup udara segar.

Namum apes nasib Morlan Simanjuntak Cs, pada tanggal 25 Juni 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Herry Hermanus Horo mengeksekusi Morlan Simanjuntak di Rutan Kelas II B Siak yang saat ini berkedudukan di Rumbai.

Dieksekusinya Morlan, caleg terpilih dari Dapil 5 Kabupaten Kampar, yang dijatuhi pidana dalam kasus pencurian besi di lokasi eks milik PT Pertiwi Prima Plywood 2012 lalu, mendapat respon dari  Ketua KPU Kampar, Ahmad Dahlan pada Selasa (6/8/2019) mengatakan telah mendengarkan kabar tentang penahanan Caleg terpilih tersebut.

Ia mengaku saat pencalonan Caleg terpilih tersebut KPU tidak mengetahui bahwa calon tersebut tengah dalam proses pemidanaan.

"Yang bersangkutan juga tidak menjelaskan statusnya sebagai terpidana saat pencalonan," tuturnya.

Dijelaskan terkait penahanan Caleg terpilih tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar akan tetap melakukan pelantikan Caleg terpilih tersebut.

Karena itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 3 berbunyi :

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Sementara nama-nama Caleg terpilih sudah diteruskan ke Gubernur, termasuk nama dari Caleg terpilih tersebut," ungkapnya.

Dijelaskan berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangannya Caleg terpilih tersebut akan tetap dilantik, namun akan juga sekaligus di berhentikan. Terkait posisi pengganti dari caleg terpilih yang di hukum pidana tersebut, KPU menyerahkannya kepada keputusan gubernur dan sekretaris dewan, jelasnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved