Sabtu, 14 Desember 2019
  KPK Panggil 7 Saksi Penyidikan Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda | Mahfud MD Temui Kapolri Bahas Kesiapan Pengamanan Operasi Lilin | Jokowi: Murni Kompetisi Bukan Penunjukan | Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK | KPK Geledah Kantor BPR Indramayu | DPC PDIP Kampar Gelar Rapat Rutin
 
 
Kamis, 12/12/2019 - 15:39:44 WIB
KPK Panggil 7 Saksi Penyidikan Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda
Kamis, 12/12/2019 - 15:35:02 WIB
Mahfud MD Temui Kapolri Bahas Kesiapan Pengamanan Operasi Lilin
Kamis, 12/12/2019 - 15:27:55 WIB
Soal Pencalonan Gibran
Jokowi: Murni Kompetisi Bukan Penunjukan
Rabu, 11/12/2019 - 10:41:23 WIB
Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK
Rabu, 11/12/2019 - 10:34:33 WIB
KPK Geledah Kantor BPR Indramayu
Rabu, 11/12/2019 - 09:57:04 WIB
Bersama Pimpinan Anak Cabang
DPC PDIP Kampar Gelar Rapat Rutin
Rabu, 11/12/2019 - 09:38:30 WIB
Tidak Gubris Perintah Walikota
Lsm: Siapa Walikota Pekanbaru, Edward atau Firdaus?
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Nasional
Soal Kenaikan Tunjungan Cuti Tahukan
Pemerintah Hanya Setujui Direksi dan Pengawas BPJS

Nasional - Biro Komunikasi Kemenkeu/ES - Selasa, 13/08/2019 - 14:29:45 WIB
Ilustrasi. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Meskipun Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengajukan banyak usulan kenaikan tunjangan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui satu usulan yaitu pemberian Tunjangan Cuti Tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji.

“Selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur Pemerintah, maka penyesuaian  Tunjangan Cuti Tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, dalam siaran persnya Selasa (13/8).

Sebelumnya, menurut Nufransa, BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat usulan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan/penambahan beberapa komponen Manfaat Tambahan Lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PMK No. 34/2015.

Usulan tersebut antara lain: kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga. Usulan-usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat mengingat sejak tahun 2015 belum dievaluasi.

“Pemerintah  menolak berbagai tunjangan yang diusulkan dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi dan ini sesuai dengan ketentuan yang diterima : ASN/TNI Polri – pegawai non ASN yaitu pemberian Tunjangan Cuti Tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji – yang diperlakukan seperti gaji ke 13 dan gaji ke 14 Tunjangan Hari Raya (THR) – yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Nufransa.

Penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan Bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS tersebut, menurut Nufransa, antara lain dengan pertimbangan:

Selaras dengan hak dan kewajiban pegawai BPJS yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan Gaji Ketiga belas;

Selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur Pemerintah, maka penyesuaian  Tunjangan Cuti Tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas.

Persetujuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2019   tanggal 1 Agustus 2019  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kementerian Keuangan memastikan, penyesuaian Manfaat Tambahan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS tersebut tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Pembayaran Manfaat Lainnya tersebut (termasuk di dalamnya adalah Tunjangan Cuti Tahunan) menggunakan Dana Operasional BPJS dan tidak menggunakan sumber dana dari APBN,” jelas Nufransa. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved