Sabtu, 14 Desember 2019
  KPK Panggil 7 Saksi Penyidikan Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda | Mahfud MD Temui Kapolri Bahas Kesiapan Pengamanan Operasi Lilin | Jokowi: Murni Kompetisi Bukan Penunjukan | Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK | KPK Geledah Kantor BPR Indramayu | DPC PDIP Kampar Gelar Rapat Rutin
 
 
Kamis, 12/12/2019 - 15:39:44 WIB
KPK Panggil 7 Saksi Penyidikan Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda
Kamis, 12/12/2019 - 15:35:02 WIB
Mahfud MD Temui Kapolri Bahas Kesiapan Pengamanan Operasi Lilin
Kamis, 12/12/2019 - 15:27:55 WIB
Soal Pencalonan Gibran
Jokowi: Murni Kompetisi Bukan Penunjukan
Rabu, 11/12/2019 - 10:41:23 WIB
Presiden Jokowi sudah Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK
Rabu, 11/12/2019 - 10:34:33 WIB
KPK Geledah Kantor BPR Indramayu
Rabu, 11/12/2019 - 09:57:04 WIB
Bersama Pimpinan Anak Cabang
DPC PDIP Kampar Gelar Rapat Rutin
Rabu, 11/12/2019 - 09:38:30 WIB
Tidak Gubris Perintah Walikota
Lsm: Siapa Walikota Pekanbaru, Edward atau Firdaus?
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Nasional
Kementerian PUPR sebut bantuan pembiayaan perumahan melalui Tapera

Nasional - mrr/mn - Senin, 12/08/2019 - 15:10:48 WIB
(Dari kiri) Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Eko D Heripoerwanto dan Budi Hartono saat pemaparan di konferensi pers mingguan Kementrian PUPR di Jakarta, Jumat (8/3). [Ant]
Jakarta, Riausidik.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau, maka ke depannya semua bantuan pembiayaan perumahan melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Nantinya semua jenis bantuan pembiayaan terkait perumahan akan dilaksanakan oleh BP Tapera," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP) Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia mengingatkan bahwa Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yang terdiri dari komisioner dan deputi komisioner sudah terbentuk di bulan Maret 2019.

Untuk operasionalnya, BP Tapera saat ini tengah menyiapkan kebijakan umum dan strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan diajukan dan mendapat persetujuan dari Komite Tapera terdiri dari Menteri PUPR selaku Ketua Komite dengan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan pihak independen.

"Masa transisi untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), karena salah satu tulang punggung Tapera adalah Bapertarum maka pelaksanaan Tapera bagi ASN diberi waktu dua tahun, sementara untuk non-ASN adalah tujuh tahun," kata Eko Heri.

Menurut dia, selain pelaksanaan Tapera, strategi lainnya terkait pembiayaan perumahan antara lain mengajak partisipasi swasta dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Terkait proyek KPBU perumahan, Eko Heri menyampaikan bahwa saat ini dilakukan studi pendahuluan terhadap 4 proyek KPBU yakni KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah Pemda), KPBU Paldam Bandung (tanah pengembang), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR).

Pemerintah juga memberikan subsidi rumah bagi MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT).

Pada tahun 2019, anggaran FLPP sebesar Rp 7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah, SSB sebesar Rp 3,4 triliun untuk 100.000 unit, SBUM sebesar Rp 948 miliar untuk 237.000 unit, dan BP2BT dengan anggaran Rp 453 miliar dimana sudah tersedia di DIPA 2019 sebesar Rp 10 miliar untuk 14.000 unit. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved