Rabu, 24 Juli 2019
  Bupati Hadiri Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba | Bupati Inhil Serahkan Bantuan Korban Kebakaran | Plh Bupati Kampar Buka Sosialisasi | Sah, Berikut Anggota DPRD Kampar Pemilu 2019 | Presiden Minta BMKG Beri Informasi Tegas ke Pemerintah Daerah | Presiden Jokowi Sambut Langsung Putra Mahkota Abu Dhabi di Bandara
 
 
Rabu, 24/07/2019 - 10:55:04 WIB
Ditaja Kejari Inhil
Bupati Hadiri Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba
Rabu, 24/07/2019 - 10:51:33 WIB
Usai Jalan Santai
Bupati Inhil Serahkan Bantuan Korban Kebakaran
Rabu, 24/07/2019 - 10:47:07 WIB
Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Plh Bupati Kampar Buka Sosialisasi
Rabu, 24/07/2019 - 10:40:23 WIB
Rapat Pleno KPU Tetapkan Kursi Partai
Sah, Berikut Anggota DPRD Kampar Pemilu 2019
Rabu, 24/07/2019 - 10:35:43 WIB
Agar Tidak Ulangi Kesalahan
Presiden Minta BMKG Beri Informasi Tegas ke Pemerintah Daerah
Rabu, 24/07/2019 - 10:32:27 WIB
Presiden Jokowi Sambut Langsung Putra Mahkota Abu Dhabi di Bandara
Rabu, 24/07/2019 - 10:29:03 WIB
Langgar Netralitas
991 ASN Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Hukum
Terkait Petisi
Pimpinan KPK Segera Temui Pegawai

Hukum - Ant/bf - Kamis, 11/04/2019 - 08:10:53 WIB
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta.
Jakarta, Riausidik.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menemui pegawai KPK yang bekerja di bidang penindakan soal adanya lima poin petisi terkait terhambatnya proses penanganan perkara.

"Pimpinan akan mengagendakan pertemuan dengan para pegawai tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama, jadi segera akan didengar apa masukan tersebut secara langsung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa memang ada sejumlah masukan, saran, dan juga permintaan dari para pegawai KPK yang bekerja di bidang penindakan tersebut.

Pimpinan KPK pun, kata Febri, sudah menerima petisi dari pegawai KPK tersebut.

"Jadi, kalau ada masukan-masukan, ada kendala-kendala yang terjadi di level katakan lah di level teknis dalam proses penanganan perkara atau pelaksanaan tugas maka pimpinan akan mendengarkan hal tersebut," ucap Febri.

Menurutnya, KPK mengenal konsep komunikasi yang egaliter sehingga hal-hal atau dinamika-dinamika tersebut sangat mungkin bisa terjadi di lembaganya.

"Saya kira dulu juga pernah ada keberatan, ada pertanyaan, dan ada saran pada pimpinan bahkan sebelumnya juga ada jalur hukum yang ditempuh oleh pegawai ke PTUN," kata dia.

Febri mengatakan bahwa adanya petisi dapat dikatakan sebagai "checks and balances" di KPK karena indikatornya adalah untuk kepentingan insitusi KPK yang dimiliki oleh publik secara luas.

"Bagi pimpinan seperti yang juga pernah disampaikan oleh salah satu pimpinan, yaitu merupakan bentuk katakanlah semacam "checks and balances" dan juga tentu pimpinan perlu mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan-keluhan tersebut," ujar Febri.

KPK pun juga ingin memastikan bahwa adanya petisi itu jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan perkara yang ditangani KPK saat ini.

"Jangan sampai apa yang terjadi saat ini kemudian disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan perkara yang ditangani KPK karena KPK memastikan penanganan perkara yang ada saat ini itu dilakukan secara "prudent" berdasarkan hukum acara yang berlaku," kata Febri.

Berikut lima poin petisi yang disampaikan pegawai KPK tersebut.

1.Terhambatnya penanganan perkara pada ekspose tingkat kedeputian.

Penundaan pelaksanaan ekspose penanganan perkara dengan alasan yang tidak jelas dan cenderung mengulur-ngulur waktu hingga berbulan-bulan sampai dengan perkara pokoknya selesai.

2.Tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup.

Beberapa bulan belakangan hampir seluruh satgas di penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sedang ditangani karena dugaan adanya kebocoran Operasi OTT.

3. Tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi.

Pengajuan saksi-saksi pada level jabatan tertentu ataupun golongan tertentu menjadi sangat sulit. Hal ini mengakibatkan hambatan karena tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengumpulkan alat bukti. Selain itu, terdapat perlakukan khusus terdapat saksi.

4. Tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan.

Tanpa alasan objektif, seringkali pengajuan lokasi penggeledahan pada kasus-kasus tertentu tidak diizinkan. Penyidik dan penyelidik merasakan kesempatan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti semakin sempit, bahkan hampir tidak ada. Selain itu, pencekakan terhadap orang yang dirasakan perlu dilakukan tidak disetujui tanpa argumentasi yang jelas.

5. Adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat.

Beberapa pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum di penindakan tidak ditindaklanjuti secara gamblang dan transparan penanganannya oleh pihak pengawas internal. Hal ini seringkali menimbulkan pertanyaan di kalangan pegawai, apakah saat ini KPK sudah menerapkan tebang pilih dalam menegakkan kode etik bagi pegawainya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
brazilian hair human hair wigs