Kamis, 22 08 2019
  Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP | Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah | Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo | Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019 | KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi | 30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
 
 
Selasa, 20/08/2019 - 16:19:04 WIB
Bupati Nias Barat Hadiri Penempatan Kantor Baru DWP
Selasa, 20/08/2019 - 15:01:28 WIB
Apresiasi Peresmian Bank Sampah Nusa-3 Hijau
Nawal Harapkan Ubah Paradigma Masyarakat Terhadap Sampah
Senin, 19/08/2019 - 14:10:08 WIB
Prof. Yasonna Laoly: Jokowi akan diberi Gelar Kebangsawanan Nias di Desa Bawomataluo
Jumat, 16/08/2019 - 20:04:26 WIB
Gubernur Sumut Kukuhkan 66 Anggota Paskibraka 2019
Jumat, 16/08/2019 - 16:01:42 WIB
Soal Pemberantasan Korupsi
KPK Respons Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Jumat, 16/08/2019 - 15:52:26 WIB
Kasus Pembakaran Polisi
30 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Cianjur Ditahan
Jumat, 16/08/2019 - 15:29:28 WIB
Minta Turun Hujan
Bupati Inhil Bersama Ribuan Masyarakat Ikuti Shalat Istisqa
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Selasa, 23/10/2018 - 14:31:38 WIB
Keputusan Nafa Urbach jadi Caleg, Ini Respon Zack Lee
Jumat, 05/10/2018 - 13:26:48 WIB
KPK: Wali Kota Pasuruan Dapat Jatah 10 Persen dari Proyek Rp 2,2 M
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 18/10/2018 - 18:49:33 WIB
Trump Minta Bukti Rekaman Jurnalis Arab Saudi yang Hilang kepada Turk
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
 
Hukum
Kaji Ulang Keppres Nomor 174/1999
Kementerian Hukum dan HAM Setuju Direvisi

Hukum - da/ant - Jumat, 08/02/2019 - 22:18:29 WIB
Dokumentasi jurnalis membentangkan spanduk dan poster untuk memberi dukungan dalam aksi damai Cabut Remisi Pembunuh Jurnalis di Pekanbaru, Riau, Minggu (27/1/2019). (Ant]
Jakarta, Riausidik.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM setuju apabila Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174/1999 tentang Remisi dikaji kembali untuk dilakukan revisi.

"Sebaiknya Keppres Nomor 174/1999 dikaji untuk dilakukan revisi secara substansi. Ada protes juga ini revisi basa-basi. Memang begitu sejak 1999, jadi itu yang kami pedomani," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemkumham, Sri Puguh Budi Utami, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, berdasarkan keppres tersebut, pengajuan remisi terhadap terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali Anak Agung Bagus Prabangsa, I Nyoman Susrama, sesuai prosedur.

Namun, setelah muncul protes dari berbagai pihak terkait remisi dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, untuk melakukan kajian yang melibatkan akademisi.

Berdasarkan keppres tersebut, narapidana dapat diberikan remisi perubahan pidana semur hidup ketika sudah menjalani paling tidak lima tahun masa pidana dan berkelakuan baik selama di dalam lapas. Ada pun I Nyoman Susrama telah menjalani 10 tahun masa tahanan dan dinilai berkelakuan baik selama di lapas.

Kasus tersebut juga menjadi pembelajaran untuk Ditjen PAS dan jajaran agar ke depan lebih berhati-hati dalam mengusulkan remisi kepada narapidana dengan kasus berat.

"Ini menjadi satu momentum bagi kami dan disampaikan kepada jajaran ketika ada perkara yang menarik perhatian masyarakat untuk hati-hati melihat berbagai aspek untuk dipertimbangkan untuk diusulkan," ujar Utami.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Anggono, mengatakan, Keppres 174/1999 tentang Remisi harus segera direvisi karena mengubah konsep remisi dari pengurangan masa pidana menjadi perubahan pidana.

Selain itu Keppres 174/1999 seharusnya sudah diganti menjadi Peraturan Presiden, berdasarkan ketentuan pasal 35 PP 28/2006 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved