Jum'at, 18 Januari 2019
  Usai Diperiksa KPK Anggota DPRD Bekasi Hanya Ucapkan Maaf | Pemkab Kampar Serahkan DPA 2019 Kepada OPD | Syamsuar : Siak Kini Jadi Barometer Riau | Kukuhkan IKLAS, Bupati Harris Ajak Berkontribusi bagi Pembangunan Pelalawan | Gedung Baru Puskesmas Bagansiapiapi Diresmikan Bupati Suyatno | Bupati Wardan Minta PDAM dan Rekanan Segera Perbaiki Kebocoran Pipa
 
 
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Pemprov Riau
Dipo Dinilai Kebal Hukum di Riau
Alat Berat Perusahaan QIN Pernah Disita Polda Riau

Pemprov Riau - Laporan: TIM - Kamis, 03/01/2019 - 16:29:22 WIB
Pertambangan batu bara di Kuansing dan foto Dipo,... [nt/wa]
Pekanbaru, Riausidik.com - Pada tahun 2011 silam, Reskrimsus Polda Riau pernah mengamankan sejumlah alat berat milik PT QIN dilokasi perusahaan, kerena diduga tidak mengatongi izin pinjam pakai lahan kawasan. Hingga kini tidak jelas lanjutan status penanganan kasus tersebut. Lsm GERHANA minta Polda Riau transparan.

"Persoalannya, masih menusuran kita. apakah Polda Riau mengeluarkan SP3 atau bagaimana soal kasus PT Quasar Inti Nusantara (QIN) ini. Kita minta transparan Kapolda Riau nantinya," kata Ketua LSM Gerhana Tommy FM, SH. menjawab konfirmasi media ini, Kamis (3/1/2019) siang di Pekanbaru.

Menurut Tommy, pihak perusahaan PT QIN juga diduga kuat tidak mengatongi izin pendudukan atau ekplorasi maupun ekploitasi hutan secara tidak sah atau tanpa izin dari Menteri LHK.

Melihat kasus ini yang sudah begitu lama, Dipo sebagai pengendali perusahaan PT QIN disebut-sebut kebal hukum di Riau, Lsm Gerhana angkat bicara.

"Tidak ada yang kebal hukum. Saat ini kita masih disibukan pergantian tahun. Untuk itu beberapa hari kedepan segera kita serahkan laporannya ke Mabes Polri dan Presiden Jokowi. Berkasnya sudah selesai," tegas Tommy.

DPRD Riau Turut Soroti Kasus Dipo

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Kordias Pasaribu, SH., angkat bicara dan mendukung langkah Tim untuk segera melaporkan kasus ini langsung ke pusat.

"Perusahaan ini kan pernah di lidik Polda Riau dan pernah berhenti beberapa bulan, kita tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Perusahaan saya dengar sudah beroperasi kembali sampai saat ini. Jika benar menyalahi aturan, langkah Lsm melaporkan ke Mabes Polri, kita dukung itu," tegas Kordias Pasaribu, SH.

Sementara konfirmasi media ini kepada Dipo selaku pemilik perusahaan, selain soal Izin Hutan Kawasan juga sejumlah aturan lainnya sesuai Permen ESDM Nomor: 34/2017, namun perusahaan terkesan bungkam.

Hasil Investigasi Tim
Perusahaan tambang batu bara ini yang memakai bendera PT Quasar Inti Nusantara (QIN), kembali beroperasi di Kecamatan Pucuk Rantau, Desa Pangkalan sampai Ibul, Kuansing-RIAU.

Hasil investigasi media dan LSM beberapa waktu lalu, dilokasi terlihat sejumlah kendaraan keluar masuk. "Sudah beroperasi pak, sekitar beberapa tahun lalu" kata salah seorang warga diwilayah itu yg meminta namanya tidak dipublikasi media ini.

Dari data yang dihimpun media ini, pada tahun 2016 lalu, PT Quasar Inti Nusantara (QIN) sudah kembali beroperasi.

Meski pada tahun 2011 silam, Reskrimsus Polda Riau pernah mengamankan sejumlah alat berat PT QIN dilokasi perusahaan kerena diduga tidak mengatongi izin pinjam pakai lahan kawasan serta izin pendudukan atau ekplorasi maupun ekploitasi hutan secara tidak sah atau tanpa izin dari Menteri LHK.

Sesuai Permen ESDM 34/2017, setiap perusahaan tambang wajib mematuhi aturan antara lain :

1. IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan.

2. Pengurusan Tanda Registrasi

3. Integrasi 6 izin dan rekomendasi dalam Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai rekomendasi dalam pengurusan perizinan di instansi lainnya. Keenam izin/rekomendasi yang diintegrasikan adalah:

- Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing.

- Perizinan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya perubahan modal disetor dan ditempatkan.

- Perizinan persetujuan pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan atau penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak.

- Perizinan persetujuan mengajukan rencana pembangunan tempat penimbunan bahan bakar cair.

- Perizinan persetujuan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan dan/atau sertifikat kelayakan penggunaan instalasi dari Kepala Inspektur Tambang; dan (6) Perizinan persetujuan pengoperasian kapal keruk/isap.

4. Izin pinjam pakai lahan kawasan serta izin pendudukan atau ekplorasi maupun ekploitasi hutan.

Kuansing Surganya Batu Bara
Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, merupakan lahan potensi batu bara nya sangat mejanjikan. Setidaknya ada 8 perizinan yang mengeksploitasi lahan seluas 3.494,18 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan untuk produksi batu bara.

Sesuai data yang dihimpun media ini, di tahun 2015 silam, dari delapan perizinan tersebut untuk produksi batu bara, total yang dieksploitasi seluas 3.494,18 hektar.

Namun dari yang delapan perizinan tersebut, hanya dua perusahaan yang beroperasi, masing-masing PT Manunggal Inti Artanas (MIA) dengan luas wilayah seluas 1.712 hektar di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir. Izinnya keluar 7 Agustus 2012 dan berakhir 1 Agustus 2014.

Lalu, PT Nusa Riau Kencana Coal menguasai seluas 638,20 hektar dengan lokasinya di Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi. Perusahaan ini mengantongi izinnya sejak 7 Agustus 2012 dan berakhir 30 Juni 2016. Saat ini, yang baru keluar izin operasinya adalah PT Pabrik Komponen Industri Energi dengan luasnya mencapai 9.822 hektar di Kecamatan Cerenti, yang mengantongi izin 15 Oktober 2014 hingga 15 Oktober 2034.

Selain tiga perusahaan tersebut yang telah memiliki izin operasi ada tiga perusahaan lain yang bergerak di usaha pertambangan batu bara adalah PT TBS. Perusahaan ini memiliki 3 perizinan, yang wilayahnya terdapat di Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau, masing-masing luas wilayahnya, 198,2 hektar, 98,5 hektar dan 198 hektar. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk