Kamis, 22 November 2018
  Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik | DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda | Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing | Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM | Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS | KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
 
 
Selasa, 20/11/2018 - 22:53:48 WIB
Persiapan Panitia 99 Persen
Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik
Selasa, 20/11/2018 - 22:11:47 WIB
Sebesar Rp1.468 Triliun
DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda
Selasa, 20/11/2018 - 15:20:12 WIB
Harus Mampu Respons Perubahan Global
Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing
Selasa, 20/11/2018 - 15:13:45 WIB
Presiden Diikuti Lebih Dari 2.000 Pelajar
Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM
Selasa, 20/11/2018 - 15:04:17 WIB
Peningkatan Kerjasama Bidang Hukum
Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS
Selasa, 20/11/2018 - 14:57:01 WIB
Tantangan Bagi Kemendagri
KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
Senin, 19/11/2018 - 16:44:00 WIB
Dihadiri Sedko Pekanbaru
PAW 4 Anggota DPRD Pekanbaru Resmi Diparipurnakan
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Nasional
Surat Edaran Telah Dikeluarkan
Mendagri Minta Bupati/Walikota Segera Berhentikan PNS Terpidana Korupsi

Nasional - */ES - Jumat, 14/09/2018 - 18:54:22 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo. [Set]
Jakarta, Riausidik.com - Terkait dengan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar mereka segera diberhentikan dengan tidak hormat.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Mendagri melalui  Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

Melalui Surat Edaran itu, Mendagri mengatakan, bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime.

Dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Untuk itu, Mendagri meminta kepada para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk segera memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tegas Mendagri.

Tembusan Surat Edaran itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ribuan PNS
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat hingga kini masih 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS, di Jakarta, Kamis (13/9) siang.

Berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang.

Namun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatra Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 265 orang.

Sumut menempati peringkat kedua untuk Pemerintah Provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 33 orang, disusul Lampung 26 orang.

Sementara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau menempati peringkat pertama yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 180 orang.

Yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta (0), Sulawesi Barat (0), Sulawesi Tenggara (0), dan Maluku (0). Namun untuk pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung (0), disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4). ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk