Kamis, 22 November 2018
  Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik | DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda | Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing | Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM | Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS | KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
 
 
Selasa, 20/11/2018 - 22:53:48 WIB
Persiapan Panitia 99 Persen
Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik
Selasa, 20/11/2018 - 22:11:47 WIB
Sebesar Rp1.468 Triliun
DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda
Selasa, 20/11/2018 - 15:20:12 WIB
Harus Mampu Respons Perubahan Global
Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing
Selasa, 20/11/2018 - 15:13:45 WIB
Presiden Diikuti Lebih Dari 2.000 Pelajar
Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM
Selasa, 20/11/2018 - 15:04:17 WIB
Peningkatan Kerjasama Bidang Hukum
Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS
Selasa, 20/11/2018 - 14:57:01 WIB
Tantangan Bagi Kemendagri
KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
Senin, 19/11/2018 - 16:44:00 WIB
Dihadiri Sedko Pekanbaru
PAW 4 Anggota DPRD Pekanbaru Resmi Diparipurnakan
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Hukum
KPK panggil Utut Adinto Terkait Kasus di Pemkab Purbalingga

Hukum - rs/an - Rabu, 12/09/2018 - 12:43:30 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua DPR Utut Adianto.
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP Utut Adianto dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018.

KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi (TSD), Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto (HIS) serta tiga orang dari unsur swasta masing-masing Hamdani Kosen (HK), Librata Nababan (LN), dan Ardirawinata Nababan (AN).

"Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap Utut Adianto, anggota DPR RI sebagai saksi untuk tersangka TSD terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Utut yang merupakan pecatur profesional itu pada Maret 2018 menjadi Wakil Ketua DPR RI dengan mengisi kursi pimpinan DPR RI tambahan setelah perubahan kedua UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) menjadi UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3.

Tasdi yang merupakan politisi PDIP diduga sebagai pihak penerima dalam kasua suap itu.

Diduga Tasdi menerima "fee" Rp100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018 senilai sekitar Rp22 miliar.

Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu sebesar Rp500 juta.

Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek multi years yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2017-2019 senilai total Rp77 miliar.

Terdiri atas pertama Tahun Anggaran 2017 senilai sekitar Rp12 miliar, Tahun Anggaran 2018 senilai sekitar Rp22 miliar, dan Tahun Anggaran 2019 senilai sekitar Rp43 miliar.

Diketahui, Hamdani Kosen dan Librata Nababan merupakan kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Beberapa proyek yang dikerjakan antara lain pembangunan gedung DPRD Tahun 2017 sebesar Rp9 miliar, pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap I Tahun 2017 senilai Rp12 miliar, dan pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II Tahun 2018 senilai Rp22 miliar.

Dalam kegiatan tersebut, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang Rp100 juta (dalam pecahan seratus ribuan) dan mobil Toyota Avanza yang digunakan oleh tersangka Hadi Iswanto saat menerima uang.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Tasdi dan Hadi Iswanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk