Kamis, 22 November 2018
  Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik | DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda | Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing | Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM | Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS | KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
 
 
Selasa, 20/11/2018 - 22:53:48 WIB
Persiapan Panitia 99 Persen
Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik
Selasa, 20/11/2018 - 22:11:47 WIB
Sebesar Rp1.468 Triliun
DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda
Selasa, 20/11/2018 - 15:20:12 WIB
Harus Mampu Respons Perubahan Global
Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing
Selasa, 20/11/2018 - 15:13:45 WIB
Presiden Diikuti Lebih Dari 2.000 Pelajar
Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM
Selasa, 20/11/2018 - 15:04:17 WIB
Peningkatan Kerjasama Bidang Hukum
Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS
Selasa, 20/11/2018 - 14:57:01 WIB
Tantangan Bagi Kemendagri
KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
Senin, 19/11/2018 - 16:44:00 WIB
Dihadiri Sedko Pekanbaru
PAW 4 Anggota DPRD Pekanbaru Resmi Diparipurnakan
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Hukum
Menpora: Roy Suryo Belum Merespons Surat soal Barang Milik Negara

Hukum - rs - Jumat, 07/09/2018 - 14:42:46 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017).
Jakarta, Riausidik.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, mantan Menpora Roy Suryo hingga saat ini belum merespons surat permintaan pengembalian barang milik negara yang dikirim pihaknya.

Padahal, surat sudah dikirim sejak Mei 2018.

"Sejauh ini memang belum ada respons, ya," ujar Imam Nahrawi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (7/9/2018).

Meski demikian, Imam juga mengakui bahwa tak ada batas waktu bagi seseorang untuk mengembalikan barang milik negara. "Pokoknya yang penting dikembaliin. Sampai kapan pun, ya," ujar Imam.

Soal apakah akan ada sanksi terhadap mereka yang tidak mengembalikan barang milik negara, Imam merasa tidak berwenang menjelaskan itu.

Ia mengatakan, mungkin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lebih berwenang menjawab hal itu. Imam mengaku tetap berpikir positif Roy akan mengembalikan barang milik negara yang digunakannya semasa menjabat sebagai menpora.

Ia yakin Roy mengerti apabila barang milik negara tak dikembalikan, Kemenpora akan kesulitan mempertanggungjawabkan asetnya ke BPK.

"Setiap tahun, BPK memeriksa apa saja, soal kegiatan kesesuaian, kerugian dan macam- macam. Termasuk aset barang milik negara. Maka, saya berharap ini betul-betul supaya diselesaikan agar tidak ada yang mengganjal pemeriksaan Kemenpora di masa mendatang," ujar Imam.

Persoalan yang dihadapi Roy terungkap dari surat dengan kop Kemenpora yang viral di media sosial. Surat itu ditujukan bagi Roy Suryo selaku mantan menpora.

Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan, surat itu didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1711/MENPORA/INS/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengembalian Barang Milik Negara.

Selain itu, BPK juga sempat melakukan audit terhadap Kemenpora. Hasilnya, ada sejumlah BMN yang belum dikembalikan ke negara. BMN itu ada pada Roy Suryo.

Roy membantah menguasai sejumlah BMN itu. "Terhadap aset BMN Kemenpora sebanyak 3.226 unit yang disebutkan-sebutkan masih saya bawa, padahal tidak sama sekali," ujar Roy.

Roy heran mengapa ia dituduh tidak mengembalikan BMN setelah melepaskan jabatannya sebagai menpora. Padahal, ia tidak menguasai BMN tersebut. ***

 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk