Senin, 10 Desember 2018
  Bupati Harris Paparkan Pencapaian di Akhir Tahun | Wali Kota Entrepreneuer Kembali Dinobatkan Kepada Dr. H. Firdaus, ST, MT | Sekda Provinsi Riau Serahkan 10 Ribu Pohon di Kecamatan Rumbai | Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Berbasis Data | Zumi Zola Terima Divonis 6 Tahun Penjara | Gubernur Edy Rahmayadi Omeli Warga setelah 3 Orang Pingsan di Loket e-KTP
 
 
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Hukum
Terkait Kasus E-KTP, Chairuman Harahap di Periksa KPK hingga Mantan Dirjen Dukcapil

Hukum - kc/dm - Selasa, 10/07/2018 - 13:19:04 WIB
Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hari ini, Selasa (10/7/2018), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap. Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Rasyid Saleh.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN ( Markus Nari)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa Dian Hasanah selaku mantan staf Sub Direktorat Monitor Evaluasi dan Pengawasan Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dalam kasus ini, Markus Nari selaku anggota DPR diduga memperkaya diri sendiri dan sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Dia diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar. ***

 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk