Sabtu, 23 Juni 2018
  Plt Bupati Rohil Buka Malam Perayaan Pawai Idul Fitri 1439 H | Absen Hari Pertama Kerja, Tunjangan Selama Sebulan Tidak Akan Dibayarkan | Hari Pertama, Pelayanan di Disdukcapil Normal | Hari Pertama Masuk Kerja, Sekda Bengkalis Sidak di Dua Tempat | Pleidoi Fredrich Yunadi 1200 Halaman Dibacakan Hari Ini | Ini Alasan Polisi Larang Siaran Langsung Persidangan Aman Abdurrahman
 
 
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
 
Hukum
KPK Nilai RKUHP Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Hukum - kc - Kamis, 07/06/2018 - 12:10:54 WIB
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) menyampaikan tanggapan bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR d
Jakarta, Riausidik.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menilai pasal-pasal korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Ia berharap pasal-pasal korupsi dan tindak pidana khusus lainnya tidak jadi bagian dari RKUHP. Ia mencontohkan, dualisme RKUHP dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak hanya membuat KPK mengalami kesulitan dalam menuntaskan perkara korupsi, melainkan juga Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Ini juga yang harus diwaspadai oleh Polisi dan Kejaksaan yang menyidik kasus korupsi. Ada dua undang-undang yang berlaku dan ancaman pidananya berbeda.

Akhirnya apa? Kita, polisi dan jaksa bingung pakai pasal mana. Tolong janganlah kita sengaja menciptakan ketidakpastian hukum," kata Laode dalam diskusi Implikasi Kodifikasi terhadap Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir dalam RKUHP di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Laode juga melihat jika sejumlah tindak pidana khusus dimasukkan dalam RKUHP, akan membuat agenda penuntasan perkara yang dibangun lembaga khusus seperti KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komnas HAM menjadi terganggu.

"Kami melihat dalam draf RKUHP banyak hal yang membuat kami agak kaget. Kalau dimasukkan akan masuk ke pola kerja lembaga, membuat bagaimana sebenarnya peran kita ke depan. Enggak dijelaskan dengan baik," ujar dia.

Ia menyarankan, seharusnya Pemerintah dan DPR merevisi UU Tipikor yang lebih akomodatif dan mampu menjawab tantangan perkembangan modus kejahatan korupsi. Laode menganggap keberadaan pasal korupsi dalam RKUHP menghilangkan sifat khusus tindak pidana korupsi.

"Pertama, menghilangkan kekhususan Tipikor. Saya masuk ke substansi, ancaman pidana cenderung kurang kalau denda pasal 2 Tipikor minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar, pasal 3 minimal Rp 50 juta, maksimal Rp 1 miliar. RKUHP pasal 688 minimal Rp 10 juta maksimal Rp 100 juta," kata dia.

Menurut dia, ancaman pidana dan denda cenderung menurun drastis. Selain itu, pidana tambahan berupa uang pengganti tidak diatur secara jelas dalam RKUHP.

Padahal, sumber terbesar pemulihan kerugian negara akibat korupsi berasal dari uang pengganti. "Saya perlu tegaskan, sudah ada konferensi pers di Kemenkumham yang membahas pasal 729 RKUHP yang dikatakan bahwa kewenangan RKUHP berlaku ketentuan bab tentang tindak pidana khusus. Ini saya terus terang pusing," katanya.

Ia memaparkan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) pada dasarnya mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Jika UU Tipikor berlaku, dan pasal korupsi di RKUHP juga berlaku, akan menimbulkan kekacauan tersendiri.

"Karena kalau tetap berlaku UU Tipikor tapi pasal 2 dan 3 ada di dalam KUHP mana yang berlaku. Biasanya sih kalau kita belajar hukum, yang khusus mengesampingkan yang umum. Logika pikirnya begitu," kata dia.

Laode mengkhawatirkan situasi lain, yaitu ketika asas hukum baru mengesampingkan hukum lama. Situasi itu dinilainya memperparah ketidakpastian bagi aparat hukum dan menyulitkan publik mencari keadilan yang proporsional. "Saya pikir hal sama juga dialami oleh BNN maupun Komnas HAM. Sekali lagi, RKUHP yang ada kalah jadi diundangkan itu menimbulkan ketidakpastian hukum," ujarnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk