Jum'at, 20 Juli 2018
  Densus Bekuk 7 Terduga Teroris Sumsel, Termasuk Pegawai BUMN | Progres Proyek Jembatan Siak IV, Stagnan? | Kepala BKPP Bengkalis Menandatangani Berita Acara | Sekda Bengkalis H Bustami HY Terima Rp1,165 Miliar | Bupati Kampar Adakan Pertemuan Dengan Dirjen Bina Marga RI | Sekdakab Inhil Lantik Kepengurusan HNSI di Gaung
 
 
Kamis, 19/07/2018 - 17:53:05 WIB
Densus Bekuk 7 Terduga Teroris Sumsel, Termasuk Pegawai BUMN
Kamis, 19/07/2018 - 14:55:23 WIB
Rekanan Tidak Punya Pengalaman Dimenangkan
Progres Proyek Jembatan Siak IV, Stagnan?
Kamis, 19/07/2018 - 12:38:25 WIB
Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXIV
Kepala BKPP Bengkalis Menandatangani Berita Acara
Kamis, 19/07/2018 - 12:28:45 WIB
Hasil Sitaan Kejari Bengkalis:
Sekda Bengkalis H Bustami HY Terima Rp1,165 Miliar
Kamis, 19/07/2018 - 12:16:23 WIB
Bupati Kampar Adakan Pertemuan Dengan Dirjen Bina Marga RI
Kamis, 19/07/2018 - 12:03:01 WIB
Sekdakab Inhil Lantik Kepengurusan HNSI di Gaung
Kamis, 19/07/2018 - 11:57:28 WIB
Bupati Inhil Sampaikan Pidato Pengantar Terhadap 5 Ranperda Tahun 2018
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
 
Nasional
Riau Tagih Rp1,2 Triliun ke Pusat

Nasional - ted - Kamis, 29/03/2018 - 12:24:33 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi Riau H Ahmad Hijazi.
Jakarta, Riausidik.com - Pemerintah Pusat masih berutang Rp 1,2 triliun dana bagi hasil (DBH) ke Riau. Terdiri dari utang ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Banyak poin penyebab kurang bayar tersebut. Oleh karena itu seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) se-Riau mencoba menagih "utang" yang dimaksud ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.

Sekdaprov Riau H Ahmad Hijazi memimpin rombongan itu. Mereka diterima Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Askolani di Kantornya. Angka Rp 1,2 triliun itu masih merupakan jumlah makro atas utang bayar DBH ke seluruh Riau sampai dengan 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/2017.

Menurut Ahmad Hijazi, kunjungan Sekda se-Riau ke beberapa kementerian selama dua hari (26-27 Maret), sebelumnya ke Kemenko Perekonomian dan Bappenas, menurutnya hal itu sebagai bentuk keresahan setelah bertahun-tahun dialami Riau. Terutama Kabupaten/Kota sebagai daerah penghasil Minyak dan Gas (Migas).

"Semakin tahun semakin bermasalah. Dirjen setelah mendengar fakta dan data muncul gagasan khusus Riau atau akan membahas Riau secara khusus atas persoalan kurang bayar DBH ini," ungkap Hijazi usai pertemuan.

Dijelaskannya dengan pertemuan dihadiri Sekda se-Riau diharapkan ada semangat Kabupaten/Kota mengejar pendapatan. Karena potensi seperti pajak air bawah tanah, pajak air permukaan juga masih mungkin digali. Karenanya dia berharap dari pertemuan dengan beberapa Kementerian ada pola kebijakan pemerintah dalam alokasi pajak bagi hasil bisa betul-betul trasparan. Karena dengan semangat menyikapi kebersamaan dalam meningkatkan penerimaan daerah sudah harus dimulai.

"Yang kita terima terutama PAD, semua kita akumulasi termasuk bagi hasil, alokasinya sampai 70 persen ke Kabupaten/Kota dan sisanya provinsi dari yang didapat. Makanya perlu semangat bersama," tegasnya.

Diakui Hijazi memang Sekda se-Riau melakukan road show ke Kementerian di masanya menjabat untuk pertama kali. "Info dari kawan-kawan juga baru ini pertama kali," tambahnya.

Sementara disinggung total DBH untuk seluruh daerah Riau, menurut Sekdaprov memang terjadi perbedaan nilai. Antara data Pemkab/Pemko serta Provinisi dengan Pemerintah Pusat. Melalui rekonsiliasi nanti diharapkan dapat benar-benar diketahui angkanya. Karena juga perhitungannya berdasarkan pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.

Road show ke kementerian tersebut, ujar Hijazi, menindaklanjuti pertemuan orang nomor satu di Riau dengan Menkeu Sri Mulyani. Sehingga momentum perencanaan yang disiapkan setelah ditawarkan ke seluruh Sekda se-Riau ditindaklanjuti.

Sementera Dirjen Anggaran Kemenkeu RI Askolani mengatakan, memang Pemerintah sekarang memiliki tagihan atas DBH ke seluruh daerah mencapai angka 12-18 triliun tiap tahun.

Atas kehadiran seluruh Sekda se-Riau dan pandangan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan percepatan pembayaran.

"Jadi semangatnya untuk Riau dulu. Kami akan panggil dulu BPH migas dan DJP untuk mengetahui angka konsolidasi di Pusat," kata Askoni.

Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu RI Putut Hari Patyaka menambahkan, atas kurang bayar dan tunda salur yang terjadi memang setelah dihitung bagian pusat beberapa daerah. Maka pembayaran memakai anggaran triwulan keempat untuk membayar kurang. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk