Sabtu, 22 09 2018
  Mundurnya Alex Noerdin, Menunggu Sesneg hingga Jadi Timses Jokowi | Jokowi: Pilpres Tanpa Fitnah dan Hinaan, PDI-P Buat Aturan Internal | Bupati Bengkalis Amril Dicegah KPK ke Luar Negeri | Syahrini Mengaku Pipis di Celana Saat Buka Konser Ari Lasso dan Padi | Merasa Sudah Coret 2 Caleg Eks Koruptor, Nasdem Minta KPU Klarifikasi | DPW Riau Siap Hadiri Munas I IMO indonesia
 
 
Sabtu, 22/09/2018 - 12:57:27 WIB
Mundurnya Alex Noerdin, Menunggu Sesneg hingga Jadi Timses Jokowi
Sabtu, 22/09/2018 - 12:36:00 WIB
Jokowi: Pilpres Tanpa Fitnah dan Hinaan, PDI-P Buat Aturan Internal
Jumat, 21/09/2018 - 23:12:55 WIB
Dianggap Mengetahui Kasus Korupsi Proyek
Bupati Bengkalis Amril Dicegah KPK ke Luar Negeri
Jumat, 21/09/2018 - 14:06:19 WIB
Syahrini Mengaku Pipis di Celana Saat Buka Konser Ari Lasso dan Padi
Jumat, 21/09/2018 - 13:41:26 WIB
Merasa Sudah Coret 2 Caleg Eks Koruptor, Nasdem Minta KPU Klarifikasi
Jumat, 21/09/2018 - 13:17:25 WIB
Rencananya Digelar di Gedung Dewan Pers
DPW Riau Siap Hadiri Munas I IMO indonesia
Jumat, 21/09/2018 - 12:40:46 WIB
13 Parpol yang Usung Caleg Eks Koruptor
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Hukum
KPK Sita Mobil dan Motor Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah

Hukum - kc - Selasa, 13/03/2018 - 17:04:08 WIB
.
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyita delapan mobil dan 8 motor mewah milik Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

Mobil mewah yang disita dari Abdul Latif yakni 2 Rubicon, 2 Hummer, 1 Cadilac Escalade, 1 Vellfire, 1 BMW sport, dan 1 Lexus SUV. Sementara, motor yang disita yakni 4 Harley, 1 BMW, 1 Ducati, dan 2 Trail KTM.

KPK menyita mobil dan motor mewah tersebut karena diduga terkait tindak pidana suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017, yang melibatkan Abdul Latif.

"Dibawa ke Jakarta 8 mobil dan 8 motor, disita dari tersangka Bupati HST karena diduga terkait dengan tindak pidana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui pesan tertulis, Selasa (13/3/2018).

Febri mengatakan, mobil dan motor mewah itu dibawa ke Jakarta dengan menggunakan kapal laut, Senin (12/3/2018) kemarin.

"Hari ini mungkin masih dalam perjalanan," ujar Febri. KPK tengah berkoordinasi dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) untuk menyimpan mobil dan motor mewah tersebut.

Selain menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalsel, Abdul Latif sebagai tersangka, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya.

Mereka adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai, Fauzan Rifani; Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto.

Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit diduga menerima commitment fee dari Donny Winoto. Commitment fee itu terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

Realisasi pemberian fee proyek diduga dilakukan secara bertahap. Pemberian pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

Sebagai penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, sebagai pihak pemberi suap, Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk