Jum'at, 14 Desember 2018
  KPK Tangkap Tangan Kepala Daerah di Cianjur | Deddy Mizwar Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta | Sekdako Buka Kawasan Wisata di Embung Air Bandar Raya | Komisi VIII DPR RI Pantau Kegiatan SBSN Kanwil Kemenag Riau | Wan Thamrin Resmi Gubernur Riau Definitif | Presiden Jokowi: Jangan Main-Main dengan Korupsi
 
 
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Hukum
Soal Penyebar Hoaks
MUI Apresiasi Arahan Wakapolri

Hukum - ap/ant - Sabtu, 10/03/2018 - 20:46:26 WIB
Polri menghadirkan tersangka saat merilis pengungkapan sindikat penyebar isu-isu provokatif di media sosial, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2018). (ANTARA /Reno Esnir)
Jakarta, Riausidik.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi menyampaikan penghargaan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin yang melarang anggota Polri menyebut identitas pelaku tindak pidana penyebar hoaks sebagai Muslim.

"Seharusnya memang demikian," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan Kepolisian agar dalam penanganan masalah kejahatan siber lebih fokus pada tindakan kriminal dengan tidak mengaitkan kepada identitas pelakunya.

"Apakah itu identitas suku, ras, etnis, golongan maupun agama pelakunya. Karena dikhawatirkan mengaitkan ketersinggungan kelompok yang justru kontraproduktif dalam penanganan kasus ini. Jadi menurut saya Bapak Wakapolri sudah tepat beliau sangat memahami perasaan umat Islam," kata dia.

Siapapun yang bersalah, kata dia, tanpa harus dilihat latar belakang agamanya untuk ditindak tegas apabila telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana itu sendiri bisa terkait dengan penyebaran kebohongan, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, adu domba dan pencemaran nama baik terhadap para pemimpin, tokoh agama dan pejabat negara.

"Untuk hal tersebut MUI mendukung langkah-langkah kepolisian RI dalam menegakkan hukum dan meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kejahatan cybercrime ini secara cepat, profesional, adil dan transparan," kata dia. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk