Sabtu, 23 Juni 2018
  Plt Bupati Rohil Buka Malam Perayaan Pawai Idul Fitri 1439 H | Absen Hari Pertama Kerja, Tunjangan Selama Sebulan Tidak Akan Dibayarkan | Hari Pertama, Pelayanan di Disdukcapil Normal | Hari Pertama Masuk Kerja, Sekda Bengkalis Sidak di Dua Tempat | Pleidoi Fredrich Yunadi 1200 Halaman Dibacakan Hari Ini | Ini Alasan Polisi Larang Siaran Langsung Persidangan Aman Abdurrahman
 
 
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
 
Hukum
Soal Penyebar Hoaks
MUI Apresiasi Arahan Wakapolri

Hukum - ap/ant - Sabtu, 10/03/2018 - 20:46:26 WIB
Polri menghadirkan tersangka saat merilis pengungkapan sindikat penyebar isu-isu provokatif di media sosial, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2018). (ANTARA /Reno Esnir)
Jakarta, Riausidik.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi menyampaikan penghargaan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin yang melarang anggota Polri menyebut identitas pelaku tindak pidana penyebar hoaks sebagai Muslim.

"Seharusnya memang demikian," kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan Kepolisian agar dalam penanganan masalah kejahatan siber lebih fokus pada tindakan kriminal dengan tidak mengaitkan kepada identitas pelakunya.

"Apakah itu identitas suku, ras, etnis, golongan maupun agama pelakunya. Karena dikhawatirkan mengaitkan ketersinggungan kelompok yang justru kontraproduktif dalam penanganan kasus ini. Jadi menurut saya Bapak Wakapolri sudah tepat beliau sangat memahami perasaan umat Islam," kata dia.

Siapapun yang bersalah, kata dia, tanpa harus dilihat latar belakang agamanya untuk ditindak tegas apabila telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana itu sendiri bisa terkait dengan penyebaran kebohongan, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, adu domba dan pencemaran nama baik terhadap para pemimpin, tokoh agama dan pejabat negara.

"Untuk hal tersebut MUI mendukung langkah-langkah kepolisian RI dalam menegakkan hukum dan meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kejahatan cybercrime ini secara cepat, profesional, adil dan transparan," kata dia. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk