Jum'at, 14 Desember 2018
  KPK Tangkap Tangan Kepala Daerah di Cianjur | Deddy Mizwar Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta | Sekdako Buka Kawasan Wisata di Embung Air Bandar Raya | Komisi VIII DPR RI Pantau Kegiatan SBSN Kanwil Kemenag Riau | Wan Thamrin Resmi Gubernur Riau Definitif | Presiden Jokowi: Jangan Main-Main dengan Korupsi
 
 
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Hukum
KPK Periksa Ketua DPD Gerindra hingga Pengawal Bupati Lampung

Hukum - kc - Jumat, 09/03/2018 - 12:52:44 WIB
Gedung KPK.
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim, Jumat (9/3/2018). Gunadi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

"Akan diperiksa sebagai saksi JNS," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat. Selain itu, penyidik juga memanggil pengawal bupati, Erik Jonathan dan dua pihak swasta, Kurnain dan Rano. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga yang merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah.

KPK Dalami Temuan Rp 160 Juta Dalam kasus ini, Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Mereka diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Jelang Pemilihan Kepala Daerah, justru para petahana ditangkap atau jadi tersangka KPK. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk