Jum'at, 14 Desember 2018
  KPK Tangkap Tangan Kepala Daerah di Cianjur | Deddy Mizwar Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta | Sekdako Buka Kawasan Wisata di Embung Air Bandar Raya | Komisi VIII DPR RI Pantau Kegiatan SBSN Kanwil Kemenag Riau | Wan Thamrin Resmi Gubernur Riau Definitif | Presiden Jokowi: Jangan Main-Main dengan Korupsi
 
 
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Pekanbaru
Sunaryo: Revisi Pajak BBM Berdampak Pengurangan APBD

Pekanbaru - mcr/ch - Jumat, 09/03/2018 - 12:31:09 WIB
Gedung DPRD Riau.
Pekanbaru, Riausidik.com - Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengakui upaya merevisi pajak BBM jenis Pertalite yang sedang berjalan saat ini akan berdampak terhadap pengurangan besaran APBD baik yang ada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pasalnya selama ini Provinsi dan Kabupsten/Kota mendapatkan pembagian hasil pajaknya cukup besar yaitu 30% untuk Provinsi dan 70% Kabupaten/Kota.

"Inilah yang kita pikirkan juga, terutama dampaknya. Kalau harga pertalite mahal masyarakat juga yang terkeba dampaknya.  Tapi kalau pajak dikurangi terlalu jauh berdampak pada pendapatan daerah yang jadi berkurang.total APBD yang ujungnya juga untuk madyarakat. Jadi ini akan jadi pertimbangan kita juga nanti dalam pembahasan revisi Perda tetkait harga Pertalite," sebutnya, Kamis (08/03).

Diakui juga oleh politisi PAN ini, dengan pengurangan hasil pajak yang didapatkan oleh daerah, akan menyulitkan daerah.  Pasalnya selama ini daerah juga sudah mengalami devisit anggaran. "Saat ini saja Kabupaten/Kota banyak yang mengalami devisit anggaran. Jadi apakah daerah sudah siap dengan kondisi seperti ini," sebutnya sembari mengakui kemungkinan seperti ini jadi pemikuran dalam pembahasan revisi Perda.

Ditambahkan Dapil Kota Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti ini, dengan pengurangan pendapatan di sektor pajak BBMKB ini, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus bisa menggali pendapatan dari sektor yang lain.  Sehingga kekurangan pendapatan yang terjadi bisa tertutupi dengan sektor pendapatan lain. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk