Kamis, 22 November 2018
  Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik | DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda | Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing | Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM | Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS | KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
 
 
Selasa, 20/11/2018 - 22:53:48 WIB
Persiapan Panitia 99 Persen
Pengurus DPW MOI Riau segera Dilantik
Selasa, 20/11/2018 - 22:11:47 WIB
Sebesar Rp1.468 Triliun
DRPD Pelalawan Sahkan APBD TA 2019 menjadi Perda
Selasa, 20/11/2018 - 15:20:12 WIB
Harus Mampu Respons Perubahan Global
Presiden: Anak-Anak Muda Tak Perlu Takut Bersaing
Selasa, 20/11/2018 - 15:13:45 WIB
Presiden Diikuti Lebih Dari 2.000 Pelajar
Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar XXI IPM
Selasa, 20/11/2018 - 15:04:17 WIB
Peningkatan Kerjasama Bidang Hukum
Kapolri Bertemu dengan Wajagung AS
Selasa, 20/11/2018 - 14:57:01 WIB
Tantangan Bagi Kemendagri
KPK "Habisi" Kepala Daerah Koruptor
Senin, 19/11/2018 - 16:44:00 WIB
Dihadiri Sedko Pekanbaru
PAW 4 Anggota DPRD Pekanbaru Resmi Diparipurnakan
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Politik
Sesuai UUD 1945
KPU: JK Maju Capres boleh Saja

Politik - M Nad/kom - Sabtu, 03/03/2018 - 13:12:58 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla. [WebLog]
Jakarta, Riausidik.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak dimungkinkan lagi maju dalam posisi yang sama pada Pilpres 2019.

Limitasi itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Di dalam pasal itu disebutkan, presiden dan wakil presiden menduduki jabatannya selama lima tahun dan setelah itu dapat dipih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Itu artinya, orang yang menduduki jabatan sebagai presiden dan wakil presiden dapat menduduki jabatan paling lama dua periode dalam jabatan yang sama," kata Hasyim ketika ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Adapun Kalla sebelum menjadi wapres periode 2014-2019 juga menjadi wapres pada periode 2004-2009. Karena itu, beda kasus jika Kalla kembali ikut dalam pilpres mendatang, tetapi mencalonkannya diri sebagai calon presiden dan bukan calon wakil presiden.

Menurut Hasyim, jika Kalla maju sebagai calon presiden, hal itu masih dimungkinkan oleh UU yang ada.

"Orang yang sudah menduduki jabatannya wakil presiden selama dua periode dan dia mengajukan diri sebagai calon wakil presiden, ya, boleh-boleh saja. Sepanjang yang bersangkutan belum pernah menduduki jabatan itu selama dua periode," kata Hasyim.

Sejumlah pihak sebelumnya mendorong Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali maju pada Pemilu Presiden 2019. Namun, Kalla menolak dorongan agar dirinya maju lagi untuk menjadi calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019.

"Bahwa ada yang mengusulkan saya ikut lagi (di pilpres sebagai calon wakil presiden), ya, saya ucapkan terima kasih, tetapi kita harus kaji baik-baik undang-undang kita di Undang-Undang Dasar," ujarnya saat membuka Rapimnas Lembang 9, di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Kalla juga mengatakan, dirinya masih ingin mengabdi kepada bangsa. Namun, pengabdian kepada bangsa itu, kata dia, tidak melulu harus di pemerintahan. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk