Senin, 18 Februari 2019
  KAMMI Siap Mengawal Kebijakan Pemda Kampar | Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah Sebagai Gubernur Jatim | Jokowi: Kita Kalah Jauh Dibanding Negara Tetangga | Indonesia Peringkat 25 Dalam Daya Saing Investasi Migas | Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan Di Rengat | Bupati Inhil "Tongkrongi" Sosialisasi Penyusunan Renstra Hingga Dini Hari
 
 
Minggu, 17/02/2019 - 23:23:05 WIB
Pelantikan KAMMI Kampar
KAMMI Siap Mengawal Kebijakan Pemda Kampar
Jumat, 15/02/2019 - 22:39:06 WIB
Dilantik oleh Presiden Jokowi
Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah Sebagai Gubernur Jatim
Jumat, 15/02/2019 - 22:33:51 WIB
Presiden Pilih Fokus Bangun Infrastruktur
Jokowi: Kita Kalah Jauh Dibanding Negara Tetangga
Jumat, 15/02/2019 - 22:29:43 WIB
Terbaik di ASEAN
Indonesia Peringkat 25 Dalam Daya Saing Investasi Migas
Kamis, 14/02/2019 - 16:44:45 WIB
Hadapi Pileg Dan Pilpres
Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan Di Rengat
Rabu, 13/02/2019 - 16:44:50 WIB
Bupati Inhil "Tongkrongi" Sosialisasi Penyusunan Renstra Hingga Dini Hari
Selasa, 12/02/2019 - 15:12:56 WIB
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Bupati Inhil Tekankan Seluruh OPD Pahami Perencanaan
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Politik
Pilkada Serentak
Mendagri Larang Plt/Pjs Lakukan Ini

Politik - */ES - Senin, 26/02/2018 - 19:32:25 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. [hms]
Jakarta, Riausidik.com - Dalam rangka menyelenggarakan tertib pemerintahan khususnya dalam penggantian pejabat oleh Pejabat (Pj)/Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Sementara (Pjs) terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 12 Februari 2018, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Dalam SE tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut SE tersebut, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

“Khusus kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang disebabkan karena yang bersangkutan mengikuti Pilkada, kekosongan tersebut diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah,” bunyi SE tersebut.

Untuk menjamin kelancaran, kesinambungan, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, menurut SE tersebut, bagi Pj/Plt/Pjs Bupati/Wali kota yang melaksanakan Pilkada, yang akhir masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak 6 (enam) bulan sebelum hari tanggal penetapan pasangan calon, terhadap kekosongan jabatan pada perangkat daerah dapat dilaksanakan pengisian pejabat berupa mutasi yang bersifat sangat selektif atau seleksi terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Khusus untuk pengisian jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” bunyi akhir SE tersebut. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk