Jum'at, 20 Juli 2018
  Densus Bekuk 7 Terduga Teroris Sumsel, Termasuk Pegawai BUMN | Progres Proyek Jembatan Siak IV, Stagnan? | Kepala BKPP Bengkalis Menandatangani Berita Acara | Sekda Bengkalis H Bustami HY Terima Rp1,165 Miliar | Bupati Kampar Adakan Pertemuan Dengan Dirjen Bina Marga RI | Sekdakab Inhil Lantik Kepengurusan HNSI di Gaung
 
 
Kamis, 19/07/2018 - 17:53:05 WIB
Densus Bekuk 7 Terduga Teroris Sumsel, Termasuk Pegawai BUMN
Kamis, 19/07/2018 - 14:55:23 WIB
Rekanan Tidak Punya Pengalaman Dimenangkan
Progres Proyek Jembatan Siak IV, Stagnan?
Kamis, 19/07/2018 - 12:38:25 WIB
Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXIV
Kepala BKPP Bengkalis Menandatangani Berita Acara
Kamis, 19/07/2018 - 12:28:45 WIB
Hasil Sitaan Kejari Bengkalis:
Sekda Bengkalis H Bustami HY Terima Rp1,165 Miliar
Kamis, 19/07/2018 - 12:16:23 WIB
Bupati Kampar Adakan Pertemuan Dengan Dirjen Bina Marga RI
Kamis, 19/07/2018 - 12:03:01 WIB
Sekdakab Inhil Lantik Kepengurusan HNSI di Gaung
Kamis, 19/07/2018 - 11:57:28 WIB
Bupati Inhil Sampaikan Pidato Pengantar Terhadap 5 Ranperda Tahun 2018
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
 
Politik
Sosialisasi Pemilu
Parpol Boleh Pasang Iklan Disini

Politik - M. Na/mn - Rabu, 21/02/2018 - 17:39:58 WIB
Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI melarang partai politik peserta Pemilu 2019 melakukan kampanye sampai 22 September mendatang.

Namun demikian, parpol tetap diizinkan melakukan sosialisasi secara internal dan memasang bendera atau panji-panji partainya di tempat tertentu sesuai aturan yang ada.

"Mereka bisa pasang, di kantor partai, di forum pertemuan terbatas, di tempat yang oleh kabupaten/kota diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan di kantornya, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Bahkan KPU juga mengizinkan parpol memasang iklan baik itu berupa reklame atau spanduk di ruang-ruang publik yang diizinkan oleh pemerintah daerah.

"Yang punya wilayah kan pemda, jadi mengacu ke pemda. Daerah pasti punya peraturan daerah di mana tempatnya yang dibolehkan," kata dia.

"Kalau reklame, spanduk, boleh selagi diizinkan oleh pemda misal bayar, sesuai dengan ketentuan daerah. Boleh dilakukan, tapi bukan kampanye, hanya sosialisasi," tambahnya.

Konten iklan sosialisasi itu pun dibatasi hanya bendera parpol dan nomor urutnya. Aktivitas sosialiasi juga harus dilaporkan ke KPU sebagaimana mekanisme yang telah diatur.

"Kalau misal "pilihlah partai kami" itu enggak boleh," kata Wahyu.

KPU berasalan, pihaknya tak bisa melarang parpol memasang bendera partai dengan nomor urutnya tersebut sebagai bagian dari sosialisasi politik dan pendidikan politik kepada publik.

" Sosialisasi dibolehkan karena, parpol hasil Pemilu 2014 kan dapat bantuan dana parpol dari pemerintah. Nah alokasinya untuk sosialisasi politik dan pendidikan politik," katanya.

"Jadi kami tak mungkin larang sosialisasi politik. Kita beri ruang dan atur sedemikian rupa, semangatnya itu," lanjut Wahyu.

KPU pun tak sependapat jika sosialisasi tersebut dianggap sama seperti kampanye. Apalagi jika kemudian parpol dibolehkan beriklan di sudut-sudut kota asalkan bayar retribusi ke pemerintah daerah.

"Kampanye itu kan dilakukan di jadwal kampanye. (Jadi sosialisasi) diperbolehkan sepanjang aturan memungkinkan. Tapi tak boleh pasang (iklan) di lembaga penyiaran," kata dia.

KPU juga menyebut penyelenggaraan Pemilu semata-mata tak hanya mengacu ke Undang-Undang Pemilu saja. Tapi, ada UU lain juga yang digunakan acuan.

"Pemilu tak hanya tunduk UU Pemilu asli, kita juga tunduk pada aturan lain yang relevan. Jadi. meksipun ada hukum spesialis pemilu bukan berarti boleh tabrak hukum yang lain. Kita harus tunduk juga ke aturan pemda," kata dia. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk