Senin, 18 Februari 2019
  KAMMI Siap Mengawal Kebijakan Pemda Kampar | Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah Sebagai Gubernur Jatim | Jokowi: Kita Kalah Jauh Dibanding Negara Tetangga | Indonesia Peringkat 25 Dalam Daya Saing Investasi Migas | Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan Di Rengat | Bupati Inhil "Tongkrongi" Sosialisasi Penyusunan Renstra Hingga Dini Hari
 
 
Minggu, 17/02/2019 - 23:23:05 WIB
Pelantikan KAMMI Kampar
KAMMI Siap Mengawal Kebijakan Pemda Kampar
Jumat, 15/02/2019 - 22:39:06 WIB
Dilantik oleh Presiden Jokowi
Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah Sebagai Gubernur Jatim
Jumat, 15/02/2019 - 22:33:51 WIB
Presiden Pilih Fokus Bangun Infrastruktur
Jokowi: Kita Kalah Jauh Dibanding Negara Tetangga
Jumat, 15/02/2019 - 22:29:43 WIB
Terbaik di ASEAN
Indonesia Peringkat 25 Dalam Daya Saing Investasi Migas
Kamis, 14/02/2019 - 16:44:45 WIB
Hadapi Pileg Dan Pilpres
Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan Di Rengat
Rabu, 13/02/2019 - 16:44:50 WIB
Bupati Inhil "Tongkrongi" Sosialisasi Penyusunan Renstra Hingga Dini Hari
Selasa, 12/02/2019 - 15:12:56 WIB
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Bupati Inhil Tekankan Seluruh OPD Pahami Perencanaan
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Politik
Sosialisasi Pemilu
Parpol Boleh Pasang Iklan Disini

Politik - M. Na/mn - Rabu, 21/02/2018 - 17:39:58 WIB
Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI melarang partai politik peserta Pemilu 2019 melakukan kampanye sampai 22 September mendatang.

Namun demikian, parpol tetap diizinkan melakukan sosialisasi secara internal dan memasang bendera atau panji-panji partainya di tempat tertentu sesuai aturan yang ada.

"Mereka bisa pasang, di kantor partai, di forum pertemuan terbatas, di tempat yang oleh kabupaten/kota diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan di kantornya, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Bahkan KPU juga mengizinkan parpol memasang iklan baik itu berupa reklame atau spanduk di ruang-ruang publik yang diizinkan oleh pemerintah daerah.

"Yang punya wilayah kan pemda, jadi mengacu ke pemda. Daerah pasti punya peraturan daerah di mana tempatnya yang dibolehkan," kata dia.

"Kalau reklame, spanduk, boleh selagi diizinkan oleh pemda misal bayar, sesuai dengan ketentuan daerah. Boleh dilakukan, tapi bukan kampanye, hanya sosialisasi," tambahnya.

Konten iklan sosialisasi itu pun dibatasi hanya bendera parpol dan nomor urutnya. Aktivitas sosialiasi juga harus dilaporkan ke KPU sebagaimana mekanisme yang telah diatur.

"Kalau misal "pilihlah partai kami" itu enggak boleh," kata Wahyu.

KPU berasalan, pihaknya tak bisa melarang parpol memasang bendera partai dengan nomor urutnya tersebut sebagai bagian dari sosialisasi politik dan pendidikan politik kepada publik.

" Sosialisasi dibolehkan karena, parpol hasil Pemilu 2014 kan dapat bantuan dana parpol dari pemerintah. Nah alokasinya untuk sosialisasi politik dan pendidikan politik," katanya.

"Jadi kami tak mungkin larang sosialisasi politik. Kita beri ruang dan atur sedemikian rupa, semangatnya itu," lanjut Wahyu.

KPU pun tak sependapat jika sosialisasi tersebut dianggap sama seperti kampanye. Apalagi jika kemudian parpol dibolehkan beriklan di sudut-sudut kota asalkan bayar retribusi ke pemerintah daerah.

"Kampanye itu kan dilakukan di jadwal kampanye. (Jadi sosialisasi) diperbolehkan sepanjang aturan memungkinkan. Tapi tak boleh pasang (iklan) di lembaga penyiaran," kata dia.

KPU juga menyebut penyelenggaraan Pemilu semata-mata tak hanya mengacu ke Undang-Undang Pemilu saja. Tapi, ada UU lain juga yang digunakan acuan.

"Pemilu tak hanya tunduk UU Pemilu asli, kita juga tunduk pada aturan lain yang relevan. Jadi. meksipun ada hukum spesialis pemilu bukan berarti boleh tabrak hukum yang lain. Kita harus tunduk juga ke aturan pemda," kata dia. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk