Minggu, 25 Februari 2018
  Bupati Meranti Buka Festival Perang Air Meranti | Launching Web GIS Kampar Bersamaan dengan Musrenbang Kabupaten | Satu Tujuan Pembangunan Bersama Pemerintah Daerah Oleh Bapeda Siak. | Pj Bupati Inhil Minta Peserta Jadi Pelopor di Lingkungan Gugus Depan | JM Tak Terbukti Melakukan Pungli, YE Cs Minta Maaf | KPK: Pembentukan TGPF Teror Novel Sudah di Tangan Jokowi
 
 
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Jumat, 12/08/2016 - 12:31:46 WIB
HEBOH! Atlet Korsel Foto Panas Bareng Pesenam Korut
Sabtu, 16/09/2017 - 19:47:47 WIB
Nasdem Resmi Dukung Khofifah
Ini yang Dilakukan Pihak DPW
Senin, 08/08/2016 - 09:24:00 WIB
Dihujat di Negeri Sendiri
Indonesia Raih Emas untuk Seragam Terbaik Rio 2016
Jumat, 05/08/2016 - 14:09:52 WIB
Jelang Olimpiade
Pemain Bulutangkis Dunia Lee Chong Wei Merasa Tertekan
 
Hukum
Pansus DPR RI
KPK Tanggapi Batalnya Rekom Pembentukan Dewan Pengawas

Hukum - rb/mn - Senin, 05/02/2018 - 20:35:37 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/3/2017). [KOMPAS.com]
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) belum dapat berkomentar soal Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang membatalkan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK belum mau komentar karena belum menerima draf rekomendasi Pansus Angket.

"Kami belum bisa berpandangan karena belum menerima berkas resminya," kata Febri, saat dikonfirmasi, Senin (5/2/2018).

Sebelumnya, Pansus ingin melibatkan KPK dalam menyusun rekomendasi. KPK menyatakan, akan mempelajari jika draf rekomendasi itu jika telah diberikan oleh Pansus.

Meski demikian, KPK menyinggung soal Undang-Undang KPK yang bersifat lex specialis, termasuk soal kedudukannya sebagai lembaga independen.

"Sehingga aturan-aturan tentang kepegawaian di KPK juga berlaku khusus, salah satunya yang diatur di PP tentang Manajemen SDM KPK," ujar Febri.

Pembatalan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi.

"Ada hal yang menjadi sisipan yang kami anggap tak terlalu penting seperti misalnya masalah pengawasan dan sebagainya, itu kami cabut kembali. Tidak terlalu masalah hal tersebut dan hal yang seperti itu yang kami perbaiki," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018). ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk