Selasa, 19 Februari 2019
  Pemko Pekanbaru Jalin Kerjasama dengan Imigrasi | Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar | KAMMI Siap Mengawal Kebijakan Pemda Kampar | Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah Sebagai Gubernur Jatim | Jokowi: Kita Kalah Jauh Dibanding Negara Tetangga | Indonesia Peringkat 25 Dalam Daya Saing Investasi Migas
 
 
Senin, 18/02/2019 - 20:13:18 WIB
Pemko Pekanbaru Jalin Kerjasama dengan Imigrasi
Senin, 18/02/2019 - 20:08:43 WIB
Perbaikan 7 Ruas Jalan Kota Tembilahan
Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar
Minggu, 17/02/2019 - 23:23:05 WIB
Pelantikan KAMMI Kampar
KAMMI Siap Mengawal Kebijakan Pemda Kampar
Jumat, 15/02/2019 - 22:39:06 WIB
Dilantik oleh Presiden Jokowi
Inilah Program 99 Hari Pertama Khofifah Sebagai Gubernur Jatim
Jumat, 15/02/2019 - 22:33:51 WIB
Presiden Pilih Fokus Bangun Infrastruktur
Jokowi: Kita Kalah Jauh Dibanding Negara Tetangga
Jumat, 15/02/2019 - 22:29:43 WIB
Terbaik di ASEAN
Indonesia Peringkat 25 Dalam Daya Saing Investasi Migas
Kamis, 14/02/2019 - 16:44:45 WIB
Hadapi Pileg Dan Pilpres
Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan Di Rengat
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Hukum
Pansus DPR RI
KPK Tanggapi Batalnya Rekom Pembentukan Dewan Pengawas

Hukum - rb/mn - Senin, 05/02/2018 - 20:35:37 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/3/2017). [KOMPAS.com]
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) belum dapat berkomentar soal Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang membatalkan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK belum mau komentar karena belum menerima draf rekomendasi Pansus Angket.

"Kami belum bisa berpandangan karena belum menerima berkas resminya," kata Febri, saat dikonfirmasi, Senin (5/2/2018).

Sebelumnya, Pansus ingin melibatkan KPK dalam menyusun rekomendasi. KPK menyatakan, akan mempelajari jika draf rekomendasi itu jika telah diberikan oleh Pansus.

Meski demikian, KPK menyinggung soal Undang-Undang KPK yang bersifat lex specialis, termasuk soal kedudukannya sebagai lembaga independen.

"Sehingga aturan-aturan tentang kepegawaian di KPK juga berlaku khusus, salah satunya yang diatur di PP tentang Manajemen SDM KPK," ujar Febri.

Pembatalan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK ini sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi.

"Ada hal yang menjadi sisipan yang kami anggap tak terlalu penting seperti misalnya masalah pengawasan dan sebagainya, itu kami cabut kembali. Tidak terlalu masalah hal tersebut dan hal yang seperti itu yang kami perbaiki," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018). ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk