Jum'at, 22 Juni 2018
  Plt Bupati Rohil Buka Malam Perayaan Pawai Idul Fitri 1439 H | Absen Hari Pertama Kerja, Tunjangan Selama Sebulan Tidak Akan Dibayarkan | Hari Pertama, Pelayanan di Disdukcapil Normal | Hari Pertama Masuk Kerja, Sekda Bengkalis Sidak di Dua Tempat | Pleidoi Fredrich Yunadi 1200 Halaman Dibacakan Hari Ini | Ini Alasan Polisi Larang Siaran Langsung Persidangan Aman Abdurrahman
 
 
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
 
Kampar
DPRD Kampar Keluarkan Rekomendasi Soal Lahan PT SPS

Kampar - tpc - Kamis, 11/01/2018 - 12:25:41 WIB
Gedung DPRD Kampar.
Kampar, Riausidik.com - Tiga bulan sudah, DPRD Kampar mengeluarkan rekomendasi terkait lahan PT. Surya Palma Sejahtera (SPS) yang bermasalah dengan kelompok warga Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. DPRD Kampar mengingatkan Bupati tentang isi rekomendasi tersebut.

Ketua Komisi I, Repol mengatakan, kunci penyelesaian konflik perusahaan dengan warga terletak pada rekomendasi DPRD. Sebab, ia mengklaim, poin-poin dalam rekomendasi sudah sangat objektif menyikapi konflik tersebut.

"Intinya, BPN (Badan Pertanahan Nasional) kita minta supaya jangan menerbitkan HGU (Hak Guna Usaha) PT SPS sebelum konflik selesai," kata Repol, Rabu (10/1/2018). Menurut dia, bebas dari sengketa adalah salah satu syarat dalam penerbitan HGU.

Ketua Fraksi Golongan Karya ini menilai, surat rekomendasi izin prinsip yang terlanjur dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kampar sebaiknya ditinjau ulang. Ditarik untuk perbaikan.

"Rekomendasi izin prinsip sudah terlanjur terbit. Sementara sengketa belum selesai. Jadi perlu ditinjau ulang," kata Repol. Ia pun menagih janji Bupati yang akan komit menyelesaikan konflik tersebut.

Repol mengaku belum mendapat kabar terbaru setelah rekomendasi DPRD disampaikan ke Bupati. Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan isi rekomendasi tersebut.

Adapun rekomendasi berisi enam poin. Pertama, SPS diminta menunjukkan dokumen akuisisi dari PT. Erind Perkasa. Kedua, meminta kepemilikan SPS terhadap lahan divalidasi. Ketiga, SPS diminta menunjukkan bukti ganti rugi lahan kepada masyarakat.

Keempat, BPN diminta menangguhkan penerbitan HGU karena masih adanya konflik terkait status kepemilikan lahan.‎ HGU baru bisa diterbitkan setelah konflik selesai. Kelima, lahan SPS diukur ulang. Keenam, lahan yang belum diganti rugi harus kembali kepada masyarakat.

Konflik ini bermula dari klaim masyarakat terhadap lahan perkebunan Kelapa Sawit yang dikuasai SPS. Masyarakat menuding perusahaan mengambil sepihak lahan yang gagal dibangun oleh PT. Erind Perkasa dengan pola KKPA.

‎‎Perusahaan mengklaim lahan seluas 502,9 hektare yang diambil alih dari PT. Erind tahun 2006 silam. Sekarang SPS sudah menguasai 613 hektare. Bertambah dari luas semula. SPS berdalih, penambahan lahan dibeli dari masyarakat.

SPS juga mengklaim telah mengurus izin pada 2014. Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin lokasi dan izin pertimbangan teknis diklaim telah terbit.‎ ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk