Kamis, 18 Januari 2018
  Syamsuar Ajak Masyarakat Bayar Zakat Hasil Tani ke Baznas | Kejati Riau Beri Sinyal Penyidikan Korupsi Dispenda Tuntas pada Januari 2018 | Bupati Amril Keluarkan SE | Azis Ajak Masyarakat Untuk Memakmurkan Masjid | Bupati Inhil Tinjau SDN 011 Desa Sungai Ambat, Enok | KABINDA Provinsi Riau Kunker di Kabupaten Kepulauan Meranti
 
 
Kamis, 18/01/2018 - 11:56:02 WIB
Syamsuar Ajak Masyarakat Bayar Zakat Hasil Tani ke Baznas
Kamis, 18/01/2018 - 11:31:56 WIB
Siapa Tersangka Berikutnya?
Kejati Riau Beri Sinyal Penyidikan Korupsi Dispenda Tuntas pada Januari 2018
Kamis, 18/01/2018 - 11:22:32 WIB
Optimalkan Sumber Pendapatan Daerah
Bupati Amril Keluarkan SE
Kamis, 18/01/2018 - 11:09:18 WIB
Azis Ajak Masyarakat Untuk Memakmurkan Masjid
Kamis, 18/01/2018 - 10:42:48 WIB
Bupati Inhil Tinjau SDN 011 Desa Sungai Ambat, Enok
Kamis, 18/01/2018 - 10:24:52 WIB
KABINDA Provinsi Riau Kunker di Kabupaten Kepulauan Meranti
Rabu, 17/01/2018 - 13:57:48 WIB
3 Perda Disahkan DPRD Riau
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Jumat, 12/08/2016 - 12:31:46 WIB
HEBOH! Atlet Korsel Foto Panas Bareng Pesenam Korut
Senin, 08/08/2016 - 09:24:00 WIB
Dihujat di Negeri Sendiri
Indonesia Raih Emas untuk Seragam Terbaik Rio 2016
Jumat, 05/08/2016 - 14:09:52 WIB
Jelang Olimpiade
Pemain Bulutangkis Dunia Lee Chong Wei Merasa Tertekan
Selasa, 22/11/2016 - 17:14:25 WIB
Sudah Bertemu dengan Prabowo dan Megawati
Akankah Jokowi Temui SBY?
Rabu, 23/11/2016 - 19:46:37 WIB
Setya Novanto Diajukan Kembali jadi Ketua DPR
Ini Respon Presiden Joko Widodo
Kamis, 17/11/2016 - 19:34:27 WIB
Pasca Penetapan Statusnya sebagai Tersangka
Sederet Artis Papan Atas Banjiri Dukungan ke Ahok
 
Kampar
DPRD Kampar Keluarkan Rekomendasi Soal Lahan PT SPS

Kampar - tpc - Kamis, 11/01/2018 - 12:25:41 WIB
Gedung DPRD Kampar.
Kampar, Riausidik.com - Tiga bulan sudah, DPRD Kampar mengeluarkan rekomendasi terkait lahan PT. Surya Palma Sejahtera (SPS) yang bermasalah dengan kelompok warga Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. DPRD Kampar mengingatkan Bupati tentang isi rekomendasi tersebut.

Ketua Komisi I, Repol mengatakan, kunci penyelesaian konflik perusahaan dengan warga terletak pada rekomendasi DPRD. Sebab, ia mengklaim, poin-poin dalam rekomendasi sudah sangat objektif menyikapi konflik tersebut.

"Intinya, BPN (Badan Pertanahan Nasional) kita minta supaya jangan menerbitkan HGU (Hak Guna Usaha) PT SPS sebelum konflik selesai," kata Repol, Rabu (10/1/2018). Menurut dia, bebas dari sengketa adalah salah satu syarat dalam penerbitan HGU.

Ketua Fraksi Golongan Karya ini menilai, surat rekomendasi izin prinsip yang terlanjur dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kampar sebaiknya ditinjau ulang. Ditarik untuk perbaikan.

"Rekomendasi izin prinsip sudah terlanjur terbit. Sementara sengketa belum selesai. Jadi perlu ditinjau ulang," kata Repol. Ia pun menagih janji Bupati yang akan komit menyelesaikan konflik tersebut.

Repol mengaku belum mendapat kabar terbaru setelah rekomendasi DPRD disampaikan ke Bupati. Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan isi rekomendasi tersebut.

Adapun rekomendasi berisi enam poin. Pertama, SPS diminta menunjukkan dokumen akuisisi dari PT. Erind Perkasa. Kedua, meminta kepemilikan SPS terhadap lahan divalidasi. Ketiga, SPS diminta menunjukkan bukti ganti rugi lahan kepada masyarakat.

Keempat, BPN diminta menangguhkan penerbitan HGU karena masih adanya konflik terkait status kepemilikan lahan.‎ HGU baru bisa diterbitkan setelah konflik selesai. Kelima, lahan SPS diukur ulang. Keenam, lahan yang belum diganti rugi harus kembali kepada masyarakat.

Konflik ini bermula dari klaim masyarakat terhadap lahan perkebunan Kelapa Sawit yang dikuasai SPS. Masyarakat menuding perusahaan mengambil sepihak lahan yang gagal dibangun oleh PT. Erind Perkasa dengan pola KKPA.

‎‎Perusahaan mengklaim lahan seluas 502,9 hektare yang diambil alih dari PT. Erind tahun 2006 silam. Sekarang SPS sudah menguasai 613 hektare. Bertambah dari luas semula. SPS berdalih, penambahan lahan dibeli dari masyarakat.

SPS juga mengklaim telah mengurus izin pada 2014. Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin lokasi dan izin pertimbangan teknis diklaim telah terbit.‎ ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk