Jum'at, 22 Juni 2018
  Plt Bupati Rohil Buka Malam Perayaan Pawai Idul Fitri 1439 H | Absen Hari Pertama Kerja, Tunjangan Selama Sebulan Tidak Akan Dibayarkan | Hari Pertama, Pelayanan di Disdukcapil Normal | Hari Pertama Masuk Kerja, Sekda Bengkalis Sidak di Dua Tempat | Pleidoi Fredrich Yunadi 1200 Halaman Dibacakan Hari Ini | Ini Alasan Polisi Larang Siaran Langsung Persidangan Aman Abdurrahman
 
 
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
 
Nasional
Jokowi: Sebagian Rakyat Tak Dapat Akses Tanah untuk Hidup

Nasional - lc/sdd - Rabu, 10/01/2018 - 22:08:35 WIB
Presiden Joko Widodo.
Jakarta, Riausidik.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin program reforma agraria dan redistribusi lahan menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial di Indonesia. Namun sayangnya program tersebut belum berjalan sesuai seperti yang diinginkan.

"Program reforma agraria dan redistribusi tanah. Program ini kita bicarakan bertahun-tahun tapi kenyataan secara masif belum jadi kenyataan," ujar dia dalam Rekernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Jokowi menilai saat ini ketimpangan sosial masih sangat terasa di masyarakat. Salah satunya disebabkan penguasaan lahan yang begitu besar oleh individu atau pihak tertentu. Sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan sebagai tempatnya berusaha.

"Padahal kita merasakan ketimpangan ada yang menguasai HGU (Hak Guna Usaha) berjuta hektare. Tapi sebagian rakyat masih tidak dapat akses tanah untuk menopang kehidupan. Di perkotaan cuma cari 50 meter persegi sudah kesulitan, tapi ada yang punya HGU sampai jutaan hektare," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, program reforma agraria dan redistribusi lahan harus benar-benar terlaksana. Pada tahun ini Jokowi ingin BPN memanfaatkan lahan yang sebelumnya menjadi HGU untuk dimasukkan dalam program tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

"Hal seperti ini kita harus punya visi yang sama, bahwa rakyat harus dapat tanah dapat lahan. Oleh karena itu reforma agraria dan redistribusi tanah harus jadi perhatian. Saya minta di 2018 BPN ‎siapkan redistribusi tanah yang mengarah pada HGU. Yang tidak mengajukan perpanjangan dinyatakan sebagai tanah terlantar dan jadi tanah cadangan negara. Itu bisa kita redistribusi pada lapisan 40 persen yang masih sangat memerlukan," jelas dia.

Namun Jokowi juga menegaskan jika program reforma agraria dan redistribusi lahan ini bukan merupakan program bagi-bagi tahan. Program ini bertujuan agar tahan yang selama ini dikuasai oleh segilintir orang dengan bermodalkan HGU bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih besar untuk berusaha seperti bertani dan lain-lain.

"Redistribusi tanah itu bukan program bagi-bagi tanah, ini untuk menyejahterakan masyarakat terutama lapisan bawah sehingga bisa menekan kemiskinan dan kesenjangan. Redistribusi tanah harus terintegrasi dengan program KUR, Kementan, Kementerian UKM, BUMN, kalau ini kita lakukan ini akan banyak menurunkan Gini Ratio kita. Ini tolong diberikan dukungan," tandas dia.

Pemerintah menargetkan 80 juta bidang tanah telah tersertifikasi pada 2023. Dengan demikian diharapkan pada tahun tersebut semua bidang tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia hingga 2016 sudah ada sekitar 46 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Dan pada 2017 sudah ada tambahan sekitar 4,2 juta bidang tanah yang disertifikasi.

Masih ada sisa 80 juta tanah lagi yang kita harus capai. Tapi saya pikir angkanya akan lebih banyak karena warisan dipecah buat anaknya. ‎Di 2018 kami harapkan 7 juta bidang, ini akan mudah dicapai. Dan di 2019 ditargetkan 9 juta bidang.‎ Di 2023 semua tanah sudah terdaftar dan berserfitikat," ujar dia dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Meski pun saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya masih terbatas, namun Sofyan optimis target tersebut bisa tercapai. Hal ini terbantu dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Sekarang adanya yang namanya PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. SDM kami hanya 19 ribu. Juru ukur hanya 7.000. Kami perkenalkan juru ukur kadaster berlisensi sekarang sudah ada 5.500 juru ukur berlisensi. Insya Allah target 100 persen tanah tersertifikasi akan tercapai," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku optimis jika target sertifikasi seluruh tanah di Indonesia bisa tercapai. Menurut dia, jika ada kemauan bukan tidak mungkin target tersebut tercapai.

"(Itu) Ralistis, dulu hanya 500 ribu (bidang tanah), saya beri target 5 juta, dapat. Saya minta 7 juta tahun ini, tadi sudah dijawab Pak Menteri sebelum akhir tahun rampung. Kenyataannya kalau kita punya tekad yang kuat,niat yang bener, rampung. Yang optimis lah, dulu juga banyak yang pesimis dari 500 ribu ke 5 juta loncat sampai 10 kali," tandas dia. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk