Jum'at, 22 Juni 2018
  Plt Bupati Rohil Buka Malam Perayaan Pawai Idul Fitri 1439 H | Absen Hari Pertama Kerja, Tunjangan Selama Sebulan Tidak Akan Dibayarkan | Hari Pertama, Pelayanan di Disdukcapil Normal | Hari Pertama Masuk Kerja, Sekda Bengkalis Sidak di Dua Tempat | Pleidoi Fredrich Yunadi 1200 Halaman Dibacakan Hari Ini | Ini Alasan Polisi Larang Siaran Langsung Persidangan Aman Abdurrahman
 
 
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
 
Hukum
Dipercaya Jokowi Tak Tahu Ulah Aparat Penegak Hukum kepada Demokrat

Hukum - kc - Kamis, 04/01/2018 - 10:40:01 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Jakarta, Riausidik.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan percaya bahwa Presiden Joko Widodo selama ini tak tahu ulah yang diperbuat aparat penegak hukum kepada partainya.

"Partai Demokrat yakin Presiden Jokowi tidak mengetahui perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan insitusi negara, penegak hukum. Kami yakin tidak mengetahui," kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/2018) malam.

Hinca menegaskan bahwa partainya tetap percaya kepada kepemimpinan Presiden Jokowi sampai selesai dalam merawat demokrasi yang ada di dalam negeri.

"Kami percaya dan berharap Presiden Jokowi memastikan agar pilkada dapat berjalan fair, adil, jujur," ujar Hinca.

Hanya saja, Hinca tak memungkiri kecewa atas perlakuan tak adil dan semena-mena yang dialami partai dan kadernya sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 dan di beberapa daerah selama tahapan Pilkada 2018.

"Menurut kami, suasana seperti ini melanggar fairness dan asas keadilan serta merusak sistem dan UU itu sendiri. Tentu merusak demokrasi. Merusak keadilan, rasa keadilan. Merusak netralitas institusi negara," katanya.

Untuk itu, menurut dia, perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut harus segera dihentikan dan tak terus-menerus dibiarkan.

"Dengan kewenangan yang dimiliki, Presiden Jokowi diharapkan melakukan sesuatu. Demi merawat demokrasi, menghentikan perlakuan yang tidak fair ini agar pilkada bisa berlangsung dengan baik," ucapnya.

"Mari kita rawat agar pilkada bebas dari intervensi kekuasaan, bebas dari kesewenang-wenangan, dan hal yang mencederai," tambahnya. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk