Jum'at, 20 Juli 2018
  Densus Bekuk 7 Terduga Teroris Sumsel, Termasuk Pegawai BUMN | Progres Proyek Jembatan Siak IV, Stagnan? | Kepala BKPP Bengkalis Menandatangani Berita Acara | Sekda Bengkalis H Bustami HY Terima Rp1,165 Miliar | Bupati Kampar Adakan Pertemuan Dengan Dirjen Bina Marga RI | Sekdakab Inhil Lantik Kepengurusan HNSI di Gaung
 
 
Kamis, 19/07/2018 - 17:53:05 WIB
Densus Bekuk 7 Terduga Teroris Sumsel, Termasuk Pegawai BUMN
Kamis, 19/07/2018 - 14:55:23 WIB
Rekanan Tidak Punya Pengalaman Dimenangkan
Progres Proyek Jembatan Siak IV, Stagnan?
Kamis, 19/07/2018 - 12:38:25 WIB
Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXIV
Kepala BKPP Bengkalis Menandatangani Berita Acara
Kamis, 19/07/2018 - 12:28:45 WIB
Hasil Sitaan Kejari Bengkalis:
Sekda Bengkalis H Bustami HY Terima Rp1,165 Miliar
Kamis, 19/07/2018 - 12:16:23 WIB
Bupati Kampar Adakan Pertemuan Dengan Dirjen Bina Marga RI
Kamis, 19/07/2018 - 12:03:01 WIB
Sekdakab Inhil Lantik Kepengurusan HNSI di Gaung
Kamis, 19/07/2018 - 11:57:28 WIB
Bupati Inhil Sampaikan Pidato Pengantar Terhadap 5 Ranperda Tahun 2018
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Kamis, 02/11/2017 - 18:52:08 WIB
Melompat 19 Tingkat
Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
 
Nasional
Temui Jokowi, Ombudsman Lapor Pelayanan Publik di Kementerian

Nasional - lc/le - Kamis, 07/12/2017 - 17:19:06 WIB
Pimpinan Ombudsman, Amzulian Rifai (tengah) memberikan keterangan saat menghadiri peresmian pusat pelaporan dan media center di Ombudsman, Jakarta, Rabu (8/2). (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Jakarta, Riausidik.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai beserta anggota lainnya melaporkan hasil survei tentang kepatuhan kementerian dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

Amzulian menjelaskan, survei ini dilakukan di 14 kementerian dan lembaga, serta 104 pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Dari hasil survei, sebagian besar kementerian belum maksimal dalam pelayanan publik.

"Kami menyurvei layanan 14 kementerian dan hasilnya, hanya 35 persen yang berada di zona hijau," kata Amzulian usai bertemu Presiden Jokowi.

Dia mengatakan, 57 persen kementerian berada di zona kuning dan sisanya di zona merah. Masih banyak kementerian yang layanannya harus diperbaiki agar sesuai dengan standar pelayanan publik.

Amzulian menyatakan, Ombudsman telah melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publiknya masih di angka rendah.

"Jadi kita ikut bertanggung jawab, tidak hanya mengawasi tetapi juga memberikan asistensi," ucap dia.

Anggota ORI La Ode Ida menyebut, Jokowi meminta Ombudsman tidak hanya melaporkan hasil survei tersebut kepadanya. Jokowi juga meminta agar Ombudsman membuka hasil survei ini kepada publik.

"Pak Presiden menekankan agar selain dilaporkan kepada beliau, juga dilaporkan kepada publik. Intinya sebetulnya, pada instansi-instansi tidak patuh pada standar pelayanan publik, atau mal administrasi dalam proses-proses pelayanan publik itu diberi sanksi oleh publik. Dan teman-teman berperan penting untuk menyampaikan kepada publik," tutur La Ode Ida.

Ombudsman menganugerahkan Predikat Kepatuhan kepada lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah di Balai Kartini, Jakarta 5 Desember 2017.

Penganugerahan ini didasarkan pada penilaian selama Mei-Juli 2017 secara serentak di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten.

Penanggung Jawab Survei Kepatuhan Ombudsman RI Adrianus Meliala menyatakan, survei sudah dilakukan sejak 2013. Survei ini bertujuan untuk mencegah malaadministrasi penyedia layanan publik.

"Sejauh mana kompetensi penyedia layanan dan juga persepsi masyarakat," ujar Adrianus.

Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster sampling, yaitu teknik pemilihan sampel dari kelompok. Ada 14 komponen standar kewajiban yang harus dipenuhi dalam survei tersebut.

"Jadi sekitar 100 observant kami di berbagai perwakilan menilai ada atau tidaknya 14 items standar kepatuhan tadi," tutur Adrianus. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk