Kamis, 18 Oktober 2018
  Dinas Sumber Daya Air DKI Anggarkan Rp 850 Miliar untuk Pembebasan Lahan | 12 Jabatan OPD Pemkab Inhu Mulai Assesment | Bupati Amril Mukminin Ikut Pertemuan dengan Menko Bidang Kemaritiman dan PUPR di Jakarta | Petani Cabai Bungaraya Ajak Wabup Alfedri Panen Raya | Hari Jadi Kab.Siak, Bupati Siak Beri Penghargaan Bagi OPD Berkinerja Terbaik | Pemkab Kampar Akan Taja Bursa Inovasi Desa
 
 
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
Sabtu, 04/03/2017 - 09:05:49 WIB
Tidak Ada di Hatchback Lain
Fitur Baru Hyundai i20 Sport
Sabtu, 25/03/2017 - 20:00:28 WIB
Siapkan Motor Baru Lagi
Suzuki Kian Bergairah
Kamis, 09/11/2017 - 20:41:12 WIB
Rating EODB Melonjak ke-72
Bank Dunia: Indonesia Lakukan 7 Reformasi
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
 
Bengkalis
Tengku Ilyas Tak Mau Keluarkan Surat Rekomendasi Pariwisata di Mandau

Bengkalis - grc/fel - Selasa, 21/11/2017 - 14:44:43 WIB
Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Tengku Ilyas.
Bengkalis, Riausidik.com - Ribetnya pengurusan administrasi izin usaha di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ini kembali dikeluhkan sejumlah pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Dikatakan Hariyadi, perwakilan dari pengusaha arena permainan di Duri ini, bahwa dia sudah mengajukan surat permohonan untuk rekomendasi pariwisata untuk izin usaha Arena permainan anak di Duri sekitar 6 bulan lalu.Namun hingga kini, surat rekomendasi pariwisata tersebut tak kunjung dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, sementara pengusahanya sendiri sudah ingin tertib dalam administrasi kelengkapan izin usaha yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tengku Ilyas saat dikonfirmasi terkait hal itu malah berdalih statusnya yang masih Plt (Pelaksana tugas) membuat dirinya tidak berani mengeluarkan surat rekomendasi.

"Saya ini masih Plt, tak berani saya keluarkan surat rekomendasi itu. Apalagi saya juga belum turun survei ke lapangan. Tunggu saja sampai Kepala Dinas Pariwisata yang defenitif dilantik, mungkin Desember nanti dilantik," katanya.

"Kalau itu saya tidak tahu, nanti sajalah, saya tak berani tandatangani. Saya masih Plt. Tunggu yang Kepala Dinas defenitif saja," ujar Tengku Ilyas lagi yang mengaku sedang berada di Kantor Bupati mengikuti rapat.

Haryadi kembali mengkritisi apa yang disampaikan Tengku Ilyas tersebut. Dikatakannya, alasan Plt Kepala Disbudparpora Bengkalis ini terkesan memang menolak permohonan masyarakat yang sangat sadar dengan tertib administrasi usaha.

"Sudah jelas usaha yang buka ini akan meningkatkan PAD Bengkalis dari sektor pajak dan retribusi. Apalagi pengusaha yang kita urus izinnya ini sudah taat dalam membayar retribusi dan pajak kepada instansi terkait," ujar Haryadi lagi.

Sebagaimana yang diketahui bersama, untuk peningkatan iklim investasi di Bengkalis ini, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menginstruksikan Pimpinan Perangkat Daerah (PD), khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) untuk melakukan reformasi dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan investasi.

"Sekarang bagaimana mau dapat izin usaha dari DPMPSP, rekomendasi dari Dinas Pariwisata saja tidak dikeluarkan sudah berbulan-bulan. Berarti Plt Disbudparpora ini salah satu dari Kebijakan APBD Bengkalis seperti apa yang disampaikan Bupati Amril Mukminin," ucap Haryadi lagi.

Di bagian lain pada pemberitaan sebelumnya, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin juga mengingatkan seluruh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan tidak melakukan pungutan liar.

'Kalau ada pegawai yang meminta sejumlah uang segera laporkan pada kami. Jangan Takut. Akan kita tindak tegas. Semua pelayanan perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya alias gratis, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,' ujarnya.

Meskipun tak menyebut nama dan di PD mana, Bupati Amril mengatakan dirinya juga memperoleh informasi adanya oknum pegawai yang sering menghambat dan tidak memberikan pelayanan dengan baik kepada calon investor yang mengurus perizinan atau non perizinan.

'Informasi itu sifatnya baru sepihak. Oknum tersebut sedang kita pantau. Jika nanti memang terbukti, pasti kita tindak tegas,' pungkas Bupati. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk