Kamis, 23 November 2017
  Disnakertrans Riau Sebut Belum Mendapat Penolakan PT RCM | Kenaikan UMK Mulai Diterapkan Januari 2018 | LPG di Pelalawan Langka | Terjun dari Lantai 8 Hotel Aryaduta Hingga Kabur di Lapas | 4 Pejabat Bertarung Perebutkan Kursi Sekda Bengkalis | Kasus Oknum Polisi Rohil yang Habisi Nyawa Janda? Begini Nasibnya Sekarang
 
 
Kamis, 23/11/2017 - 11:53:23 WIB
Disnakertrans Riau Sebut Belum Mendapat Penolakan PT RCM
Kamis, 23/11/2017 - 11:32:11 WIB
Disnakertrans Riau Lakukan Pengawasan dan Pemeriksaan pada Bulan Kedua
Kenaikan UMK Mulai Diterapkan Januari 2018
Kamis, 23/11/2017 - 11:16:03 WIB
Diskopukmperindag Akan Tindak Tegas Pangkalan Nakal
LPG di Pelalawan Langka
Kamis, 23/11/2017 - 11:04:43 WIB
Terjun dari Lantai 8 Hotel Aryaduta Hingga Kabur di Lapas
Rabu, 22/11/2017 - 18:02:43 WIB
4 Pejabat Bertarung Perebutkan Kursi Sekda Bengkalis
Rabu, 22/11/2017 - 15:54:11 WIB
Kasus Oknum Polisi Rohil yang Habisi Nyawa Janda? Begini Nasibnya Sekarang
Rabu, 22/11/2017 - 15:49:06 WIB
Kasus Oknum Polisi Rohil yang Habisi Nyawa Janda? Begini Nasibnya Sekarang
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Jumat, 12/08/2016 - 12:31:46 WIB
HEBOH! Atlet Korsel Foto Panas Bareng Pesenam Korut
Senin, 08/08/2016 - 09:24:00 WIB
Dihujat di Negeri Sendiri
Indonesia Raih Emas untuk Seragam Terbaik Rio 2016
Jumat, 05/08/2016 - 14:09:52 WIB
Jelang Olimpiade
Pemain Bulutangkis Dunia Lee Chong Wei Merasa Tertekan
Selasa, 22/11/2016 - 17:14:25 WIB
Sudah Bertemu dengan Prabowo dan Megawati
Akankah Jokowi Temui SBY?
Rabu, 23/11/2016 - 19:46:37 WIB
Setya Novanto Diajukan Kembali jadi Ketua DPR
Ini Respon Presiden Joko Widodo
Kamis, 17/11/2016 - 19:34:27 WIB
Pasca Penetapan Statusnya sebagai Tersangka
Sederet Artis Papan Atas Banjiri Dukungan ke Ahok
 
Hukum
Novanto Dicegah ke Luar Negeri
KPK: Itu Sah Secara Hukum

Hukum - ant/bf - Kamis, 09/11/2017 - 21:04:42 WIB
Ketua DPR Setya Novanto (status tersangka oleh KPK). [Rep]
Jakarta, Riausidik.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa surat pemintaan perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dikirim ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sah secara hukum.

"Aturan pertama, yaitu Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 12 ayat 1 huruf b memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dikemukakan sebagai respons terkait pelaporan seorang warga bernama Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang atas dugaan memalsukan surat permintaan pencegahan ke luar negeri itu.

Selanjutnya, kata dia, Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam Bab IX Pencegahan dan Penangkalan Pasal 91 sampai dengan Pasal 103.

"Pasal 91 ayat (2) Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan pencegahan dan penangkalan Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 226 ayat (2) Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Aturan selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi: PUT Nomor 64/PUU-IX/2011-Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," katanya.

Putusan MK itu, menurut dia, tidak mengurangi kewenangan KPK yang diatur di Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30 Tahun 2001 tentang KPK untuk memerintahkan instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Pasal 12 ayat (1) huruf b tidak mengatur apakah seseorang itu harus tersangka, terdakwa atau tidak. Ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan inti dari putusan tentang jangka waktu pencegahan itu tertuang di Pasal 97, yakni pencekalan lebih dari setahun batal demi hukum.

"MK membatalkan ketentuan boleh memperpanjang cekal tanpa batas dan MK putuskan bahwa cekal hanya enam bulan dan hanya boleh diperpanjang sekali lagi maksimal enam bulan. Dengan demikian cekal hanya maksimum 12 bulan saja. Lebih dari 12 bulan dinyatakan MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Menurut dia, pada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Setya Novanto juga sudah menegaskan bahwa Hakim Tunggal Cepi Iskandar tidak mengabulkan petitum ke-4.

"Yaitu, permintaan pemohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto yang dilakukan KPK. Ditegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan kewenangan administrasi dari pejabat administrasi yang mengeluarkan penetapan," kata Febri.

"Dapat disimpulkan pelaksanaan pencegahan seseorang ke luar negeri adalah tindakan yang sah secara hukum, bukan penyalahgunaan wewenang apalagi pemalsuan surat."

"Tindakan ini bahkan penting untuk memperlancar penanganan kasus korupsi, terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil maka mereka sedang tidak berada di luar negeri," ungkap Febri.

Ia mengingatkan agar para saksi dan tersangka yang dipanggil mematuhi aturan hukum yang berlaku, terutama dalam pemenuhan kewajiban hukum untuk datang jika dipanggil sebagai saksi.

Dalam penanganan kasus KTP-e, KPK sudah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sembilan orang dengan ragam waktu sesuai kebutuhan penanganan perkara itu.

Sembilan orang itu, yakni Vidi Gunawan adik dari Andi Narogong, Dedi Prijono kakak dari Andi Narogong, Made Oka Masagung pengusaha sekaligus mantan bos PT Gunung Agung, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo keponakan Setya Novanto yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera.

Selanjutnya, Esther Riawaty Hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Setya Novanto, Inayah istri dari Andi Narogong, Raden Gede adik dari Inayah, dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk