Jum'at, 25 Mei 2018
  Bupati Amril Buka Puasa Bersama Warga di Kecamatan Pinggir | Bupati Amril Minta Masyarakat Jaga Kerukunan Jelang Pilgubri 2018 | Pjs Bupati Inhil Bagikan Takjil Kepada Masyarakat | Diskes Kuansing Fokus pada Program Pembangunan Fisik | DLHK Provinsi Riau Akomodir Izin Kayu Jalur | PPTK Solihin Tutup Mulut Dana Media
 
 
Jumat, 25/05/2018 - 11:41:01 WIB
Bupati Amril Buka Puasa Bersama Warga di Kecamatan Pinggir
Jumat, 25/05/2018 - 11:33:12 WIB
Bupati Amril Minta Masyarakat Jaga Kerukunan Jelang Pilgubri 2018
Jumat, 25/05/2018 - 11:27:07 WIB
Pjs Bupati Inhil Bagikan Takjil Kepada Masyarakat
Jumat, 25/05/2018 - 07:52:33 WIB
Di Tiga Kecamatan
Diskes Kuansing Fokus pada Program Pembangunan Fisik
Jumat, 25/05/2018 - 07:31:13 WIB
Bekerjasama dengan DLH Kuansing
DLHK Provinsi Riau Akomodir Izin Kayu Jalur
Kamis, 24/05/2018 - 22:18:17 WIB
Lsm Minta Pj Bupati Siak Copot ASN Yang Tidak Transparan
PPTK Solihin Tutup Mulut Dana Media
Kamis, 24/05/2018 - 12:35:10 WIB
Zakat Konsumtif Baznas Siak Akan Disalurkan ke 14 Kecamatan Se-Kabupaten Siak
Senin, 16/10/2017 - 21:14:05 WIB
Resmi Jabat Gubernur DKI
Anies: Saatnya Tunaikan Janji
Sabtu, 13/08/2016 - 06:43:25 WIB
Olimpiade 2016
Hendra-Ahsan Ditaklukan Endo-Hayakawa
Kamis, 21/09/2017 - 23:18:23 WIB
Ruhut Kritik Prabowo
Netizen Tagih Janji Potong Kuping
Jumat, 12/08/2016 - 12:31:46 WIB
HEBOH! Atlet Korsel Foto Panas Bareng Pesenam Korut
Minggu, 26/02/2017 - 18:38:18 WIB
Hindari Barang Palsu
Berikut Tips Memilih GPS Mobil Terbaik
Minggu, 26/02/2017 - 18:30:08 WIB
Maret, Kawasaki Luncurkan Model Baru
Sabtu, 04/03/2017 - 09:13:32 WIB
Keunggulan Ford Fiesta ST
Kencang dan Bisa Matikan Satu Silinder
 
Ekonomi
Per 1 Januari 2018
Berikut Besaran Tarif Cukai Rokok

Ekonomi - JDIH Kemenkeu/ES - Jumat, 27/10/2017 - 19:15:04 WIB
Ilustrasi. [nt]
Jakarta, Riausidik.com - Dengan pertimbangan untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, dan memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, serta adanya kesepakatan dengan DPR-RI terkait target penerimaan cukai tahun 2018, Menteri Keuangan memandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 24 Oktober 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Menurut PMK ini, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud didasarkan pada: a. jenis hasil tembakau; b. golongan pengusaha; dan c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.

“Khusus untuk jenis HPTL (Hasil Pengolah Tembakau Lainnya), tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,” bunyi Pasal 6 ayat (3) PMK ini.

Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yaitu:

Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan: a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku; b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan.

“Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud harus dalam kelipatan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah),” bunyi Pasal 8 PMK ini.

Sedangkan tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yaitu:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, menurut PMK ini,  diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 26 Peraturan Menteri keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017, yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 25 Oktober 2017 itu. ***
 
 
HOME | ZONARiaU | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF | INDEX
PROFIL | OPINI | PERDA | UNDANG-UNDANG | REDAKSI
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2011-2014 PT. Elis Pratama Media, All Rights Reserved
replica handbags replica watches uk